Panggil Sarana Jaya, DPRD DKI Dalami Anggaran hingga Nasib Tanah DP Rp 0

Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan di Tanah Abang, Jumat (3/8). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Komisi B DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan Perumda Saran Jaya siang ini terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp 0. Rapat akan dilakukan tertutup.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut, rapat akan digelar tertutup agar pihak Sarana Jaya bisa seterbuka mungkin menyampaikan seluruh laporan ke dewan.

"Agar mereka terbuka bicara dengan dewan. Biasanya kalau terbuka isu-isu sensitifnya tidak dikeluarkan," ujar Aziz saat dihubungi, Senin (15/3).

Untuk isi pembahasan rapat hari ini, kata dia, selain membahas kasus rumah DP Rp 0, juga akan membahas penyerapan anggaran hingga rencana ke depan.

"Pertama evaluasi penyerapan anggaran. Kedua rencana mereka ke depan seperti apa terhadap anggaran itu. Ketiga isu-isu lain termasuk yang ramai kemarin ini," tuturnya.

Pembangunan rumah DP Rp 0 Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (9/7). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Untuk dugaan korupsi pengadaan lahan, dewan akan mendalami keterkaitannya juga dengan keberlangsungan program Sarana Jaya.

"Kita akan tanya peruntukan tanahnya apa. Berarti itu kan enggak jadi dibeli. Itu mengganggu enggak terhadap program DP nol rupiah. Kalau mengganggu antisipasinya seperti apa, rencananya, strateginya seperti apa. Sedangkan yang lama sudah dinonaktifkan. Yang baru ini kita belum tau nih rencananya seperti apa," jelasnya.

"Kan lahannya sudah dibatalkan. Kami akan tanya kalo ini dibatalkan mengganggu enggak terhadap program DP nol rupiah. Timeline-nya berapa lama yang terganggu. Antisipasinya seperti apa. Plan A plan B-nya seperti apa," lanjutnya.

Ketua komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Adapun agenda rapat dengan Sarana Jaya dijadwalkan akan digelar pukul 13.00 WIB di DPRD DKI.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menonaktifkan Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Yoory diduga terlibat korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, dan Cipayung, Jakarta Timur.

KPK menyebut, sejauh ini pengadaan lahan dilakukan untuk memenuhi bank tanah Pemprov DKI Jakarta. Tapi, Wagub DKI Jakarta Riza Patria menyebut tanah itu akan dipakai untuk membangun rumah DP Rp 0.