Panglima Militer Australia: Kami Selalu Monitor Aktivitas di Kawasan
·waktu baca 2 menit
PerbesarPanglima Militer Australia David Johnston menyatakan komitmennya untuk berdialog, mempromosikan perdamaian dan keamanan kawasan yang semakin menantang dan tidak menentu. Sebab, dunia tengah menghadapi turbulensi geostrategis dan ketidakpastian ekonomi.
"Aturan dan norma yang selama ini mendukung stabilitas dan kemakmuran kami terancam. Kami menyaksikan persaingan hampir di semua kawasan. Saya sangat prihatin dengan dampak konflik di Timur Tengah dan invasi ilegal dan tidak bermoral Rusia terhadap Ukraina," kata Johnston dalam keterangannya di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (17/10).
Ia menyatakan, konflik-konflik tersebut berdampak besar di kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, Indo-Pasifik juga mengalami peningkatan ketegangan dan perilaku berbahaya yang tidak sesuai dengan hukum internasional.
"Pasukan Pertahanan Australia akan selalu memonitor aktivitas di kawasan kami dan ketika perilaku tidak aman dan tidak profesional terjadi, kami akan membela kepentingan Australia," tegasnya.
Johnson menyebut, salah satu yang penting dalam kepentingan keamanan Australia adalah stabilitas, keamanan dan kedaulatan Indonesia. Untuk mencapai itu, Johnston mengatakan Indonesia dan Australia telah menandatangani perjanjian kerja sama militer dalam berbagai bidang seperti keamanan maritim, kontraterorisme, pendidikan, pelatihan hingga industri keamanan.
"ADF dan TNI bersama-sama menyelenggarakan sekitar 20 latihan gabungan. Pada akhir 2024, kami menyelenggarakan latihan gabungan terbesar kami, melibatkan lebih dari 2 ribu personel Australia dan Indonesia yang berfokus pada operasi amfibi, maritim, udara, dan darat," ungkapnya.
Johnston kemudian menyinggung penandatanganan perjanjian kerja sama pertahanan Australia-Papua Nugini. Ia mengatakan, perjanjian kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemitraan pertahanan di kawasan.
"Perjanjian Pukpuk adalah aliansi pertama Australia dalam lebih dari 70 tahun dan mencerminkan kepercayaan yang mendalam antara Australia dan Papua Nugini, serta keyakinan bersama kami akan Pasifik yang bebas, aman, dan berdaulat," jelasnya.
Ia menyatakan, perjanjian yang ditandatangani dengan Papua Nugini tidak mengubah komitmen yang telah dijalani Australia dengan Indonesia lewat Perjanjian Lombok.
Perjanjian Lombok ditandatangani Indonesia dan Australia pada 13 November 2006 dan efektif berlaku sejak 7 Februari 2008. Lewat perjanjian itu, Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerja sama keamanan dengan prinsip menghormati kedaulatan dan integritas nasional masing-masing negara.
"Bahkan kami yakin bahwa perjanjian ini akan semakin mempererat kolaborasi antara ketiga negara kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang berkontribusi pada keamanan dan stabilitas regional, termasuk Perjanjian Pukpuk, akan bermanfaat bagi Indonesia, Australia, dan kawasan yang lebih luas," pungkasnya.