Panglima TNI Pastikan Prajuritnya Netral meski Presiden Ikut Kampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/12/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menjamin institusinya tetap netral, meski Presiden Jokowi nantinya memutuskan untuk berkampenye saat Pemilu 2024.

Agus mengatakan, TNI berkomitmen mengikuti aturan yang berlaku sesuai UU TNI dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye. Akan ada sanksi bagi prajurit yang tak netral.

"Untuk masalah netralitas, saya rasa secara UU TNI, kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Dan juga dalam UU Pemilu Tahun 2017 dikatakan bahwa kalau kita berpolitik praktis, akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya," jelas Agus kepada wartawan usai acara apel gelar pasukan pengamanan Pemilu dari TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis (1/2).

Eks KSAD itu memastikan prajuritnya akan mematuhi aturan-aturan tersebut.

"Kita ikuti aja koridor seperti itu, dan yang paling penting dalam pelaksanaan nanti pemilihan umum pencoblosan dimana di situ KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat partai politik semua mengawasi pelaksanaan itu sehingga tidak terjadi kecurangan," tutur Agus.

Semua harus terlibat untuk mengawasi agar tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari mendatang.

"Dalam KPU terdiri dari beberapa parpol demikian juga dari Bawaslu juga ada dari beberapa Parpol. Saya dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan pada pelaksanaan pencoblosan," sambungnya," sambungnya.

Jokowi Bilang Presiden Boleh Berkampanye

Presiden Jokowi memegang printout aturan UU Pemilu yang menyebut bahwa presiden boleh kampanye. Penjelasan Jokowi itu disampaikan di Istana Bogor, Jumat (26/1/2024). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, tidak ada larangan baginya untuk ikut berkampanye dalam Pemilu 2024. Ia bahkan mengatakan seorang presiden boleh memihak terhadap paslon tertentu.

"Presiden itu boleh, loh, kampanye. Presiden itu boleh, loh, memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," ujar Jokowi, Rabu (24/1).

Jokowi menyampaikan itu di samping Prabowo Subianto yang tengah bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Saat itu keduanya menerima pesawat Super Hercules C-130J-30.

Tidak hanya untuk seorang presiden, Jokowi juga mengatakan seorang menteri juga boleh ikut dalam kampanye. Baginya yang penting sesuai dengan aturan.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

"Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh, ya, silakan. Kalau aturannya enggak boleh, tidak, sudah jelas itu," ujarnya.