Panja DPR Tunda Ketok Biaya Haji, Diumumkan Besok bersama Menag

RDP Komisi I dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI, Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, serta Kepala Badan Pengelola Keungan Haji di Ruang Sidang Komisi I, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Panja Haji Komisi VIII DPR masih belum menemukan titik temu terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) meski sudah hampir final. Komisi VIII akan melanjutkan rapat Panja Haji untuk mengetok biaya haji besok, Rabu (15/2).

Laporan Panja dan persetujuan resmi Kemenag oleh Menteri Agama Yaqul Cholil Qoumas juga diundur besok. Seharusnya, rapat final dengan Gus Yaqut digelar malam ini.

"Baru akan disimpulkan di tingkat panja dan baru akan disimpulkan resmi besok dalam raker dengan Menag," kata Anggota Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR Yandri Susanto usai rapat di DPR, Selasa (14/2).

"Kesepakatan angka yang dimunculkan besok di raker. Artinya besok di raker sudah tidak ada perdebatan lagi, tinggal pengumuman resmi pendapat pemerintah dan pendapatnya DPR. Nanti diketok sebagai keputusan resmi pemerintah dan DPR," imbuh dia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Panja Haji Marwan Dasopang menerangkan, Bipih tak dapat disetujui malam ini karena masih banyak sejumlah perdebatan. Di antaranya biaya konsumsi dan hotel.

"Kami kira para anggota Panja itu sudah bersepakat. Tetapi di sisi lain masih ada yang dianggap masih bisa dikoordinasikan untuk menurunkan harga. Terutama ada 3 hal item yang butuh dikoordinasikan," kata Marwan.

"Pertama, mengenai akomodasi perhotelan. Yang kedua, mengenai konsumsi katering. Yang ketiga ada Masyair layanan yang diberikan oleh Sarikah yaitu kebijakan Saudi," imbuh dia.

Marwan mengatakan Panja Haji akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan nego dengan berbagai pihak yang terkait Saudi. Meski di satu sisi, ia memandang penurunan biaya dari semula usulan Kemenag Rp 69,1 juta sudah cukup maksimal.

Sejumlah komponen biaya haji mulai dari penerbangan, hotel, konsumsi hingga perawatan aset haji sudah dirasionalisasi.

Sebelum rapat ditutup, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hilman Latief, mengatakan sementara, biaya haji yang harus dibayar hasil efensiensi yakni Rp 49 juta.

Hilman

"Konsumsi makan yang kami usulkan 17,50 Riyal. Akomodasi Makkah 4.250 Riyal. Kami akan berusaha mencari efisiensi di lapangan, dan di saat yang sama pelayanan baik. Masyair secara keseluruhan 4.567,75 Riyal dan itu hasil nego masyarik sebelumnya 5.656 Riyal," jelas Hilman.

"Dan layanan Masyair-nya itu dari 3.900 Riyal 2.975 Riyal. Dengan demikian, Bipih kami usulkan Rp 90.023.000 dengan komposisi 49.812.700. Nilai manfaat Rp 40.211.098. Bipih 55,3%, nilai manfaat 44,7%," terang dia.

Gerindra hingga NasDem Minta Biaya Hotel dan Konsumsi Diturunkan

Dalam rapat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Abdul Wahid mengatakan tak akan menyetujui Bipih sebelum konsumsi dan hotel diturunkan lagi. Ia meminta konsumsi turun menjadi 15 Riyal, sementara hotel atau akomodasi 4.000 Riyal.

"Komponen dua item sauya belum terima. Satu konsumsi, 17,50 Riyal per pack per makan. Hotel masih 4.250 Riyal. Saya punya solusi spek pelayanan yang sama, makan katering 15 Riyal include PBN. Hotel 4.000 Riyal. Katering kalau nggak bisa turun 15 15 Riyal include PBN, Gerindra nolak. Sama juga hotel. Kalo tetep, kami akan selidiki ke Saudi, cek. Hati-hati, belum tentu ini jabatan kalian terus sampai mati. Kalo 5 tahun lagi kalian diperiksa?" ujar dia.

Anggota Fraksi NasDem, Sri Wulan, juga meminta standar harga yang sama.

"NasDem juga belum setuju hotel dan katering. Hotel 4000 Riyal, katering 15 Riyal," ungkapnya.