Pansus Haji Minta Izin Kerja di Masa Reses, Bakal Investigasi ke Arab Saudi

Marwan Dasopang. Foto: Twitter/@PkbDasopang

DPR RI telah membentuk panitia khusus (Pansus) angket penyelenggaraan ibadah Haji 2024 untuk menyelidiki berbagai masalah dan dugaan pelanggaran selama masa haji. Anggota Pansus Haji dari PKB, Marwan Dasopang, menyebut Pansus Haji akan tetap bekerja selama masa reses.

Masa reses adalah periode saat para anggota legislatif berkegiatan dan berinteraksi langsung dengan konstituennya di luar waktu sidang. Biasanya di masa reses tidak ada persidangan karena para anggota legislatif kembali ke wilayahnya masing-masing.

"Jadi kita prosedurnya minta izin ke pimpinan memakai masa reses untuk persidangan," kata Marwan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (11/7).

Namun Marwan mengatakan, pihak pimpinan DPR belum memberikan jawaban terkait permintaan tersebut. Sejak Pansus Haji resmi dibentuk, mereka belum menggelar rapat perdana untuk menentukan siapa pemimpin pansusnya.

Jemaah haji 2024 berkumpul di Jabal Rahmah di Arafah untuk wukuf, Sabtu (15/6/2024). Foto: Haj Ministry KSA

Meski begitu, Marwan mengatakan anggota pansus sudah memetakan skema investigasi untuk mengungkap kejanggalan dalam penyelenggaraan Haji 2024. Salah satunya adalah alih fungsi kuota haji yang diduga menyalahi aturan.

“Mungkin juga akan mengunjungi Arab juga. Kalau keterangannya seperti ini nggak dapat tambahan, tentu kita kejar ke sana,” ucap Marwan.

“Kalau pemerintah tidak kasih dokumen ke kita, tentu kita kejar ke sana,” lanjut pimpinan Komisi VIII itu.

Target utama penelusuran dugaan penyelewengan kuota haji ini adalah Kementerian Agama. Namun tidak menutup kemungkinan pemeriksaan ini akan meluas bahkan sampai memanggil Presiden Joko Widodo.

“Kalau umpamanya mengenai pengalihan kuota itu tidak mendapatkan jawaban, mari kita tanya presiden, karena Kepresnya dari dia. Kenapa menterinya berani melawan Kepres kan gitu,” ucap Marwan.