Pansus Pendidikan DKI Disahkan, Bakal Kebut Uji Coba Program 40 Sekolah Gratis

Ilustrasi olahraga di sekolah. Foto: Legitaa/Shutterstock

Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan resmi disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/3) siang ini.

Dengan pengesahan pansus tersebut, maka program pendidikan sekolah gratis yang menjadi salah satu program prioritas 100 hari Pram-Rano, bakal segera berjalan saat tahun ajaran baru 2025/2026. Sekolah yang ikut program ini, yakni sekolah swasta.

Pada tahap awal, akan ada 40 sekolah gratis yang diujicobakan untuk program tersebut. Lalu, apa saja hal pertama yang akan dilakukan setelah Satgas ini terbentuk?

"Tapi itu tadi Pak Gub juga sepakat bahwa di tahun ini kita ada trial dulu untuk jumlahnya kalau tidak salah 40 sekolah gratis, di mana ditempatkan di wilayah-wilayah yang memang kondisinya banyak masyarakat menengah bawah dan tidak punya sekolah negeri. Itu yang jadi prioritas," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Ima Mahdiah usai rapat paripurna.

Mengawali program ini, Pemprov DKI juga telah melakukan pemutakhiran penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pada Maret 2025, sebanyak 705 ribu siswa di Jakarta menerima KJP, sementara penerima KJMU sebanyak 15 ribu mahasiswa.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah. Foto: DPRD Jakarta

Sebagai permulaan, ada 40 sekolah gratis yang dibangun di sejumlah kawasan tertentu. Diharapkan sekolah-sekolah gratis tersebut bisa ditambah, namun Pemprov DKI Jakarta harus mengkaji terlebih dahulu anggarannya.

"Pertama yang pasti kita pengin adanya sekolah gratis. Tapi secara bertahap karena kondisi keuangan juga yang kita harus bisa mendistribusikan. Yang tadinya dari bantuan KJP, kalau misalkan kita mau geser kita harus pelan-pelan dulu," jelasnya.

Nantinya, sekolah gratis ini akan diumumkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Nanti Pak Gubernur yang umumin. Tapi yang pasti, terakhir kemarin saya dengan Dinas Pendidikan sudah ada titik titik sekolah yang memang dipersiapkan untuk sekolah gratis," ungkapnya.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (14/1/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

DPRD DKI dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menyepakati program sekolah swasta gratis ini sejak pertengahan tahun 2024 lalu. Program ini diluncurkan untuk memberikan ruang kepada lebih dari 200 ribu siswa tak mampu, gagal masuk ke sekolah negeri, terdampak sistem zonasi, dan terhalang batasan usia.

Program sekolah gratis ini memakan anggaran hingga Rp 2,3 triliun, dengan rincian Rp 1,6 triliun untuk sekolah gratis, dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.

Pram-Rano memiliki program prioritas untuk diatasi dalam 100 hari kerja setelah mereka dilantik pada 20 Februari lalu. Dilansir Antara, 40 program “Quick Wins” Pramono-Rano dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu;

Program yang memiliki high impact dan high implementability ditargetkan akan diluncurkan pada hari ke-100 masa bertugas Pramono-Rano atau dirasakan segera oleh masyarakat sebanyak 13 program, yaitu:

Kemudian ada 16 program yang memiliki high impact namun hardly/partly implementability. Kemungkinan, program-program tersebut akan memasuki tahap persiapan implementasi ketika masa tugas Pramono-rano menginjak ke usia 100 hari.

Berikut program-program tersebut:

Selanjutnya, terdapat 11 program-progam yang termasuk dalam kategori partly-high/moderate impact dan hardly/partly implementability, di antaranya: