Paripurna DPR Menerima Laporan Rancangan APBN 2018 dari Pemerintah
PerbesarRapat Paripurna DPR menerima laporan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang diusulkan pemerintah. Rancangan anggaran tersebut selanjutnya akan disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan pada Agustus 2017.
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, pemerintah mengusulkan akan fokus pada beberapa sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktu, perumahan, hingga penanggulangan kemiskinan.
"Selain itu juga mengenai pembangunan wilayah, politik, hukum dan keamanan, serta prioritas khusus Asian Games dan Asian Paragames," kata Azis di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7).
Dalam kesempatan tersebut, politikus Partai Golkar ini meminta agar pemerintah bisa menjaga akuntabilitas pengelolaan utang serta menjaga risiko beban pembayaran bunga utang.
"Hal ini bisa dilakukan melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang tepat dan melaksanakan transaksi lindung nilai," ujarnya.
Adapun pewakilan pemerintah yang hadir dalam rapat paripurna adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, dan beebrapa pejabat eselon I lainnya.
Asumsi dasar dalam RAPBN 2018
Pertumbuhan ekonomi: 5,2-5,6 persen Laju inflasi: 2,5-4,5 persen Nilai tukar rupiah: Rp 13.300-13.500 per dolar AS Tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan: 4,8-5,6 persen Harga minyak mentah Indonesia: 45-55 dolar AS per barel Harga minyak bumi: 771-815 ribu barel per hari Lifting gas bumi: 1.194-1.235 ribu barel setqra minyak per hari
Target pembangunan dalam RAPBN 2018:
Pengangguran: 5,0-5,3 persen Angka kemiskinan: 9,5-10 persen Gini rasio: 0,38 Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 71,50