Parkir Liar Dikelola Ormas, Anggota DPRD DKI Soroti Lemahnya Pengawasan Dishub
PerbesarAnggota Komisi C Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyoroti banyaknya parkir liar yang dikelola ormas. Hal ini dinilai memperparah kebocoran potensi pendapatan daerah.
"Kalau jalan sendiri-sendiri ya akibatnya seperti ini lah. Akan ada kebocoran-kebocoran. Kalau kayak parkir liar ini kan kita tahu juga sebagian besar kan dikelola oleh ormas," ujarnya di Gedung DPRD Jakarta, Jakpus, Rabu (14/5).
Ia juga menyorot kinerja Unit Pengelola Parkir (UPP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang dinilai belum optimal menyelesaikan masalah parkir liar di Ibu Kota.
Menurutnya, membiarkan ormas mengelola parkir tanpa aturan yang tegas akan menimbulkan kebocoran pendapatan daerah yang sangat besar. Kenneth menyebut, kebocoran dari sektor parkir bisa mencapai triliunan rupiah.
“Kalau saya ngecek secara kasar, kebocoran di parkir ini luar biasa. Angkanya bisa sampai triliunan. Sayang banget, itu kan uang warga Jakarta yang seharusnya bisa kembali dalam bentuk pelayanan publik atau bantuan sosial,” jelasnya.
Kenneth juga menyoroti rendahnya target pendapatan UPP Parkir, yang hanya dipatok sekitar Rp 30 miliar per tahun. Ia menilai angka tersebut seharusnya lebih besar.
“Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Target mereka cuma Rp 30 miliar setahun. Enggak mungkin,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kesiapan UPP Parkir dalam menjalankan program digitalisasi parkir yang menjadi arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Menurutnya, UPP tidak memahami arah kerja dan terkesan tidak siap menjalankan instruksi tersebut.
“Kalau UPP Parkir begini terus, mungkin kita akan sarankan ke Pak Gubernur untuk dibubarkan saja. Kita lelang ke swasta, supaya swasta yang kelola. Lebih jelas aturan mainnya dan pendapatannya bisa langsung dikontrol lewat Bapenda,” ujar Kenneth.
Tak hanya itu, Kenneth juga menyinggung lemahnya penertiban oleh Dinas Perhubungan. Ia menilai Dishub lama menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ormas dan parkir liar.
“Kalau Dishub kerjanya malas-malas, tidak ada passion-nya, ya mungkin bisa diganti atau digeser,” katanya.
Meski demikian, Kenneth menyatakan belum ada dorongan resmi untuk mencopot pejabat Dishub saat ini. Evaluasi akan dilakukan enam bulan ke depan menyusul pelantikan jajaran baru eselon dua di lingkungan Pemprov DKI.
“Kita berikan kesempatan untuk mereka memperbaiki. Tapi kalau masih begini terus, ya kita rekomendasikan dibubarkan atau dicopot,” tegasnya.
Evaluasi terhadap kinerja UPP dan Dinas Perhubungan dijadwalkan akan digelar pekan depan. Kenneth menyebut pihaknya masih menunggu data yang lengkap sebelum mengambil sikap final.