Parlemen Malaysia Dibubarkan, PM Ismail Sabri Percepat Pemilu

Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Foto: Facebook/Ismail Sabri Yaakob

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Senin (10/10) membubarkan parlemen dan menyerukan agar pemilu dapat diselenggarakan lebih awal.

Langkah ini diambil menyusul ketidakstabilan politik di negara itu yang telah berlangsung selama empat tahun terakhir.

Pemilu Malaysia semula dijadwalkan pada September 2023 mendatang. Namun, Ismail telah memperoleh tekanan semakin intens dari beberapa faksi koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal.

Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi nasional, Ismail menuturkan permintaan pembubaran parlemen telah disetujui oleh Raja Malaysia dan tanggal pelaksanaan pemilu akan selanjutnya diumumkan oleh komisi pemilihan umum.

Kunjungan Kerja PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, (1/4/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Proses pemungutan suara harus diadakan dalam waktu 60 hari sejak parlemen dibubarkan dan penting dilaksanakan sebelum akhir tahun untuk mencegah berkurangnya jumlah pemilih.

Ismail menyerukan pemilu lebih awal untuk mengakhiri pertanyaan atas legitimasi pemerintahannya dan mengembalikan mandat kepada rakyat.

“Mandat rakyat adalah penangkal yang kuat bagi negara untuk mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan dihormati setelah pemilihan umum,” tutur Ismail, seperti dikutip dari Reuters.

Sementara itu, partai yang berkuasa di Malaysia dan menaungi Ismail, The United Malays National Organisation (UMNO), mendesak pengadaan pemilu lebih awal akibat kondisi yang tidak stabil dalam masa pemulihan pasca-pandemi.

Perekonomian Malaysia masih belum pulih dari COVID-19 dan kondisi geopolitik global yang tidak stabil mengakibatkan terjadinya kebimbangan dan kenaikan harga pokok di kalangan masyarakat.

Sejumlah warga negara Indonesia mengantre untuk menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Minggu (14/4). Foto: ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman

Partai koalisinya, UMNO, mendesak pemilu lebih awal agar dapat membentuk koalisi penguasa yang lebih stabil.

Sejak partai oposisi menggulingkan UMNO yang telah memerintah selama 60 tahun lamanya, dunia perpolitikan Malaysia menjadi tidak stabil dan dampaknya dirasakan hingga saat ini.

Pada 2018 silam, UMNO untuk pertama kalinya kalah dalam pemilu akibat kasus korupsi senilai jutaan dolar yang menjerat eks perdana menteri terlama Malaysia, Najib Razak, dengan skandal keuangan 1MDB-nya. Najib merupakan anggota kesayangan di partai yang telah berkuasa sejak Malaysia merdeka itu.

Dua tahun kemudian, partai oposisi yang menang itu lengser, akibat perebutan kekuasaan. Dampaknya, UMNO kembali ke tampuk kekuasaan dalam aliansi yang baru. Malaysia telah memiliki tiga perdana menteri sejak pemilu 2018 dilaksanakan.

UMNO telah memenangkan pemilu yang diadakan baru-baru ini pada Maret, ketika UMNO merebut kembali kendali negara bagian selatan Johor dari oposisi yang telah menang pada 2018.

Dengan resmi dibubarkannya parlemen, Ismail yang mulai berkuasa pada Agustus 2021, menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah perpolitikan Malaysia.