Partai-partai Pendukung Jokowi yang Desak Jakarta Lockdown

Orang menggunakan masker di kawasan MRT di tengah penyebaran virus corona di Jakarta, Selasa (17/3/2020). Foto: Reuters/Willy Kurniawan

Wabah virus corona di Indonesia kian menjadi. Bagaimana tidak, setiap hari terdapat lonjakan pasien yang terjangkit virus tersebut. Begitu pula jumlah pasien positif yang meninggal dunia.

Berdasarkan data per Kamis (26/3), jumlah pasien positif di Indonesia sebanyak 893 kasus. Dari angka tersebut, 78 di antaranya meninggal dunia dan 35 orang sembuh.

Demi menekan penyebaran corona, sejumlah opsi pun mengemuka, salah satunya lockdown. Tak secara nasional, opsi lockdown hanya untuk wilayah yang memiliki banyak kasus seperti DKI Jakarta.

Bahkan desakan agar Presiden Jokowi segera menetapkan lockdown untuk Jakarta datang dari partai-partai pendukungnya. Berikut daftarnya:

Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

1. PDIP

Di internal PDIP misalnya. Meski sebagai pendukung pemerintah, namun ada sebagian pihak meminta agar Jokowi segera menetapkan lockdown di Jakarta.

Seperti politikus PDIP, Masinton Pasaribu. Awalnya, dia termasuk gusar dengan angka kasus positif corona yang terus menaik, tapi mobilitas warga Jakarta masih bebas. Terlebih opsi lockdown tidak boleh diputuskan pemerintah daerah, melainkan harus seizin pemerintah pusat.

"Tidak ada salahnya membahas dan mempersiapkan opsi lockdown sebagai alternatif terakhir untuk wilayah provinsi DKI Jakarta. Melihat penerapan opsi lockdown di berbagai negara ternyata efektif meminimalisir penyebaran virus corona," ucap Masinton kepada kumparan, Kamis (26/3).

Menurutnya, Malaysia saja telah mengumumkan perpanjangan masa lockdown hingga 14 April 2020 setelah mencatatkan kasus corona tertinggi di Asia Tenggara. Malaysia mencapai 2.031 kasus.

Untuk itu, Masinton meminta Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Anies Baswedan agar duduk bersama membicarakan opsi yang sudah dijalankan banyak negara dan efektif itu.

"Singkirkan egoisme, bangun sinergitas dan solidaritas antar pemerintahan pusat dan daerah," kata anggota DPR dapil Jakarta itu.

Farhan. Foto: Reza Aditya Ramadhan/kumparan

2. NasDem

NasDem sebagai salah satu partai pendukung Jokowi juga menyuarakan hal yang sama. Politikus NasDem, Farhan, menilai kebijakan lockdown Jakarta cukup logis dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia.

Namun, dia juga menyadari bahwa pemerintah belum siap mengambil kebijakan itu.

"Lockdown adalah sebuah pilihan yang sangat logis dan efektif. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa konsekuensi yang mungkin kita belum tentu siap," kata Farhan.

Salah satu ketidaksiapan, kata Farhan, yaitu berkaitan dengan kebutuhan pokok. Farhan yakin stok tersedia, namun ragu distribusinya berjalan baik.

"Sampai sekarang tidak ada satu pun pimpinan eksekutif yang menjamin distribusi. Menteri BUMN mengatakan ada 3-4 juta masker, tetapi banyak tempat mengatakan tidak punya barang. Iya kan? Nah, itu membuktikan kita punya masalah dengan distribusi," ucapnya.

Politisi PPP, Achmad Baidowi, pada saat mengisi acara diskusi dengan tema 'Potensi Golput di Pemilu 2019' di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

3. PPP

Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, mendesak agar pemerintah segera melakukan lockdown wilayah, khususnya di DKI Jakarta.

"Penerapan UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sudah harus mulai diterapkan, mengingat kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Penyebaran virus sangat masif sementara interaksi sosial masih terjadi," kata Awiek kepada wartawan, Kamis (26/3)

"Maka pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina (lockdown) untuk kota-kota besar yang penyebaran COVID-19 sangat sporadis khususnya DKI Jakarta," sambungnya.

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

4. PSI

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, bahkan punya anggapan lain dengan membandingkan kebijakan lockdown yang sudah diambil pemerintah Amerika. Artinya, lockdown yang dimaksud tak diterapkan secara total, melainkan hanya berapa wilayah yang terdampak cukup parah.

"Skala lockdownnya tentu tidak total lockdown seperti di Italia atau Wuhan, China, tapi hanya pekerja esensial saja yang bisa pergi bekerja di New York. Pekerja esensial itu seperti apotek, supermarket, dan restoran, masih bisa buka walaupun hanya sekadar take out atau delivery," ucapnya.

"Selain itu semua sudah tutup. Teater tutup, bioskop tutup, sekolah tutup, universitas tutup, bahkan kita juga tidak boleh kumpul-kumpul lagi di pub," imbuh Tsamara.

Meski sudah disuarakan beberapa pihak, Jokowi nampaknya belum berniat menetapkan lockdown, setidaknya untuk Jakarta. Dia menegaskan pemerintah belum terpikir untuk melakukan hal itu.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Menurut Jokowi, Indonesia tak bisa disamakan dengan negara lain yang menempuh opsi lockdown.

"Ada yang tanya kepada saya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda, memiliki kedisiplinan berbeda. Oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu," ucap Jokowi dalam ratas online, Selasa (24/3).

Jokowi mengaku sudah mempelajari dan memiliki analisis dampak dari lockdown setiap negara, hasilnya Indonesia tidak perlu menerapkan hal yang sama.

"Kebijakan mereka apa, hasilnya apa, semua dari Kemlu lewat Gugus Tugas yang ada terus kita pantau setiap hari, sehingga di negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman itu paling penting," bebernya.

***

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!