Partai Penguasa Korsel Bakal Bebas Tugaskan Presiden Yoon Suk-yeol

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol (10/5/2022). Foto: Yonhap via REUTERS

Partai penguasa Korsel berencana mencabut seluruh kekuasaan dan wewenang Presiden Yoon Suk-yeol (63). Hal itu merupakan buntut dari pemberlakuan darurat militer mendadak.

Saat bersamaan Partai People Power meminta anggotanya menghentikan dukungan pemakzulan terhadap Yoon yang akan dimulai Sabtu (8/12).

Yoon menggemparkan Korsel pada Selasa (3/12) malam akibat memberlakukan darurat militer selama enam jam. Tanpa alasan detail, dirinya menyebut ancaman Korut dan pasukan anti-negara sebagai dasar penerapan status itu.

Darurat militer dicabut setelah voting yang digelar di parlemen. Sebagian besar anggota parlemen sepakat mendukung pencabutan status darurat.

Oposisi terbesar Partai Demokrat kemudian mengajukan pemakzulan yang prosesnya dimulai besok waktu setempat.

Pada Jumat (6/12) ini pemimpin Partai People Power menyampaikan pidato di depan parlemen. Dia mengatakan selama darurat militer, Yoon berupaya menangkap sejumlah politikus atas tuduhan anggota pasukan anti-negara.

"Saya katakan kemarin bahwa saya akan mencoba untuk tidak meloloskan pemakzulan ini untuk mencegah kerusakan pada rakyat dan pendukung yang disebabkan oleh kekacauan yang tidak dipersiapkan,” kata Han seperti dikutip dari Reuters.

“Saya percaya bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk-yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea (nama resmi Korsel) dan rakyatnya mengingat fakta-fakta yang baru terungkap," sambung dia.