Partai Pro-Demokrasi Tertua di Hong Kong Akan Bubar, Diduga Ditekan China

Logo Partai Demokratik Hongkong. Foto: HOLMES CHAN/AFP

Partai pro-demokrasi tertua di Hong Kong, Partai Demokratik, yang menjadi suara oposisi paling berpengaruh akan membubarkan diri. Hal ini disampaikan Ketua Partai Demokratik Hong Kong, Lo Kin-hei.

"Kami akan memulai dan mempelajari proses dan prosedur yang dibutuhkan untuk membubarkan partai," kata Lo, dikutip dari The Guardian, Rabu (26/2).

"Kami mempertimbangkan lingkungan politik secara keseluruhan di Hong Kong dan semua rencana masa depan yang dapat kami perkirakan, dan inilah keputusan yang kami ambil," kata Lo lagi.

Lo mengatakan, keputusan akhir untuk membubarkan partai harus diserahkan dalam pemungutan suara anggota, namun tidak disebut kapan pemungutan suara itu akan dilakukan.

Partai Demokratik Hong Kong dibentuk pada 1994 menjelang berakhirnya kekuasaan Inggris. Hong Kong berada di bawah pemerintahan Inggris sejak 1841-1997.

Partai Demokratik merupakan gabungan grup liberal. Pemimpin awal partai memainkan peran penting dalam membentuk 'satu negara, dua sistem', peraturan konstitusional yang menjanjikan Hong Kong otonomi dan perlindungan hak tingkat tinggi.

Demonstran membawa bendera kemerdekaan Hong Kong saat demo di Hong Kong. Foto: Tyrone Siu/REUTERS

Setelah Hong Kong diserahkan ke China pada 1997, Partai Demokratik menjadi suara oposisi paling berpengaruh di badan legislatif Hong Kong dan memimpin demonstrasi yang damai. Nasib partai menurun setelah Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong yang memicu demonstrasi pro demokrasi pada 2019.

"Mengembangkan demokrasi di Hong Kong selalu sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat banyak kelompok masyarakat sipil atau partai politik bubar," ungkapnya.

Saat ditanya apakah partainya ditekan oleh Beijing agar bubar, Lo mengatakan tidak akan mengungkap detail diskusi internal.

4 mantan anggota parlemen dari partai itu, termasuk mantan ketua partai Wu Chi-wai, menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas subversi di bawah UU Keamanan Nasional tahun lalu.

Partai tidak lagi memiliki kursi legislatif setelah Hong Kong mengubah sistem pemilu pada 2021 untuk memastikan hanya patriot yang bisa menjabat.

Mantan anggota legislatif yang telah bersama Partai Demokratik sejak awal, Emily Lau, mengaku terkejut atas perkembangan ini.

"Kami baru mengadakan Rapat Umum Tahunan pada Desember dan memilih komite pusat yang baru. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada antusiasme atau uang. Semuanya tahu kesulitannya," kata Lau.

Lau mengatakan, sejumlah partai telah tutup sejak tindakan keras terhadap gerakan pro demokrasi di Hong Kong, mengisyaratkan tanda akhir dari rezim 'satu negara dua sistem' yang dihancurkan.

"Ini menunjukkan bahwa kebebasan berserikat dan berpendapat dan semua itu adalah sesuatu yang ada di masa lalu," ujarnya.

Soal warisan Partai Demokratik, Lau mengatakan sejumlah masyarakat memiliki kenangan yang indah tentang partai itu.

"Dan kami bekerja keras untuk masyarakat dan bersuara untuk masyarakat. Saya tidak mengatakan kami yang terbaik, tapi kami adalah salah satu yang terbesar dan kini kami tidak punya kursi. Sangat sedih," kata Lau.

Tim yang beranggotakan 3 orang termasuk Lo Kin-hei akan mengkaji aturan hukum dan akuntansi terkait pembubaran partai sebagai awal dari proses yang bertahap. Lo mengatakan, kelompok itu memiliki 400 anggota dan tidak mengalami tekanan keuangan yang parah.

Untuk membubarkan partai membutuhkan dukungan 75% dari peserta rapat.

Lo berharap Hong Kong dapat kembali ke nilai-nilai seperti keberagaman, inklusivitas, dan demokrasi yang mendukung keberhasilannya di masa lalu.

Sebelumnya, partai oposisi terbesar kedua di Hong Kong, Partai Sipil, membubarkan diri pada 2023.