Partai Ummat Usul Pemilu Pakai Sistem e-Voting Blockchain, Apa itu?

Deklarasi Partai Ummat. Foto: Youtube Amien Rais

Partai Ummat mengusulkan penggunaan metode e-voting blockchain saat Pemilu 2024 mendatang. Pendiri Partai Ummat sekaligus mantan MPR Amien Rais mengungkap, gagasan tersebut muncul mengingat biaya pemilu yang terus membengkak dan menyebabkan peluang kejahatan seperti korupsi.

“Sekarang mengingat biaya yang begitu membengkak dan menjadi peluang dari penyalahgunaan dana pemilu. Saya tidak menuduh nama-nama lembaga, section apa, tapi, dana yang besar itu biasanya juga akan memantik watak manusia untuk melakukan kejahatan,” tutur Amien Rais ditengok di Youtube Partai Ummat, Rabau (2/6).

“Jadi mungkin bisa ditambahkan, bahwa pemilu dengan e-voting berbasis blockchain yang selain luber jurdil tapi juga ekonomis menghemat,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketum Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, e-voting berbasis blockchain sudah lebih dulu dipakai oleh Estonia pada awal 2005 dan terbukti berhasil.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya, e-voting mengharuskan pemilih menggunakan smartphone yang terkoneksi internet dengan baik. Sebab e-voting yang digagas ini berbasis aplikasi.

Pemilih yang terverifikasi, bisa menggunakan hak suaranya di mana saja, sehingga tidak ada TPS dalam gagasan besar ini. Sistem berbasis blockchain juga dinilai aman dan nyaris mustahil untuk dimanipulasi atau dibobol karena terinput per block (misal per dapil).

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

“Bedanya dengan sistem IT tradisional hanya menggunakan satu pusat data yang jika pusat data tersebut dibobol oleh hacker. Blockchain aman karena prinsipnya menambahkan data dan mengubah data sangat mustahil. Sehingga histori data terjaga,” tuturnya.

Ridho melanjutkan, data hasil pemungutan suara harus tervalidasi terlebih dahulu oleh konsorsium otoritas, baru selanjutnya dimasukkan ke rantai blok data yang terintegrasi dengan kriptografi. Setiap rantai block kemudian dikirimkan ke pusat-pusat data.

“Hacker yang masuk di pusat data saja atau menghapus ini nanti akan dikasih alarm, siapa pun yang ditunjuk setuju nggak? oh enggak, terus by software juga mengatakan intruder, maka ditolak dan dikembalikan ke step awal. Ini adalah konsep desentralisasi data,” lanjutnya.

Gagasan e-voting berbasis blockchain juga diklaim akan memangkas puluhan triliun anggaran untuk Pemilu 2024 yang bisa dipergunakan untuk hal-hal bermanfaat lainnya, ia mencontohkan seperti perbaikan bidang pendidikan.

Sebab sistem e-voting ini tidak mengharuskan adanya TPS, petugas ad hoc yang berjenjang, dan tentu tak butuh logistik pemilu yang sangat mahal seperti yang saat ini masih diterapkan.

“Dengan blockchain, anggaran Rp 110 triliun dengan rincian Rp 76,6 triliun untuk KPU dan Rp 46 triliun untuk pengawas yakni Bawaslu. Kita bisa menghemat anggaran hingga Rp 90 triliun,” rincinya.

"Umpama hemat 88 triliun, kita bisa menyicil masalah krisis dan pendidikan. 44 triliun bangun kampus, setiap kampus Rp 100 miliar sudah cukup sekali. Maka kita bisa bangun 440 kampus baru," lanjutnya.

Ia juga mengeklaim pemangkasan anggaran itu di antaranya meliputi biaya ad hoc, operasional, hingga pembangunan gedung arsip. Sementara e-voting blockchain akan fokus pada pembangunan pusat data.

Ridho menyebut, anggaran untuk pembangunan pusat data tidak akan melebihi 500 juta setiap satuannya,

“Alhamdulillah Partai Ummat sudah bangun pusat data sendiri, itu di server sendiri. Tempatnya tentu rahasia. Artinya kita membangun server tidak sampai segini, bahkan yang kita bangun komputasi yang berat. Jadi kira-kira ini Rp 500 juta batas atas,” terangnya.

Soal masalah koneksi internet yang belum merata di Indonesia, Ridho menyebut pemerintah sejak dua tahun lalu sudah menggagas program 4G ke desa-desa yang belum terjangkau. Dari 83 ribu desa, sisa 12 ribu dan akan diselesaikan di 2022.

"Jadi ini kabar baiknya. Jadi 4G itu secara teorinya akan menjangkau seluruh desa di seluruh Indonesia. Tapi tentu kita harus masukan isu blind spot," tuturnya.