Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Malam minggu itu, yang sepekan jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, Dasco menanyakan kesediaan para tokoh yang ia panggil: apakah mau membantu Prabowo menjalankan pemerintahan periode 2024–2029?
Dasco lantas memberi tahu secara eksplisit kepada mereka tentang tugas yang akan diberikan Prabowo. Mereka juga diminta mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti proses selanjutnya, yakni wawancara langsung oleh Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, Senin dan Selasa, 15–16 Oktober.
“Di situlah menjadi jelas bahwa saya masuk nominasi; diusulkan menjadi salah satu wakil menteri,” ujar Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor dua periode yang juga Ketua DPP PAN, kepada kumparan, Jumat (18/10).
Bima kini menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ia ditugasi membantu Mendagri Tito Karnavian untuk menyinergikan seluruh kepala daerah, dan mengkaji sistem pemilu berbiaya tinggi di Indonesia yang dinilai Prabowo boros dan tidak efisien.
Menurut Bima, dalam pakta integritas yang ia tanda tangani saat bertemu Dasco, ada pernyataan kesediaan dan komitmen untuk tidak korupsi, menerapkan pemerintah yang bersih dan melayani rakyat, serta bersetia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal senada disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang kini ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di kabinet Prabowo. Sebelum dipanggil Prabowo, Mu’ti juga disodori pakta integritas oleh Dasco. Ada dua pakta yang ia teken: 1) Kesediaan untuk menjadi bagian dari kabinet Prabowo; 2) Kesetiaan kepada NKRI dan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan.
Memburu Waktu ke Kertanegara
Setelah meneken pakta integritas Sabtu malam, keesokannya, Minggu pagi (13/10), Bima Arya dihubungi Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Prabowo yang kini menjadi Sekretaris Kabinet, yang berpesan agar ia standby di Jakarta, tidak ke luar kota.
Dua hari kemudian, Selasa siang (15/10) pukul 12.55 WIB, Bima kembali ditelepon Mayor Teddy yang memintanya segera menghadap Prabowo pukul 14.00 WIB di Kertanegara. Bima segera kembali ke rumahnya untuk berganti pakaian sebelum mengebut ke kediaman Prabowo di Jakarta.
“Karena diminta pakai baju batik cokelat, saya harus pulang dulu ke rumah untuk salin,” tutur Bima, yang kemudian dipesani untuk memperbanyak batik cokelat untuk berbagai agenda ke depan.
Batik coklat tak hanya dipakai ketika para calon menteri dan wakil menteri dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi juga saat pembekalan di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Kamis (17/10).
Selasa itu, saat pertama kali dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Bima Arya yang berangkat dari Bogor merasa berdebar-debar karena khawatir telat. Mendekati pukul 14.00, jadwal yang ditentukan baginya untuk bertemu Prabowo, Mayor Teddy kembali menelepon untuk mengecek keberadaannya. Untung saja Bima tiba tepat waktu.
“Kata [aplikasi navigasi] Waze, saya jam 14.10 baru akan sampai di Kertanegara, tapi karena ngebut, Waze pun kalah. Jam 13.57 Mas Teddy telepon tanya posisi saya di mana, jam 13.58 saya sampai. Betul-betul on time,” ujar Bima.
Bukan cuma Bima yang berburu waktu ke Kertanegara. Meutya Hafid pun sama. Ketua DPP Golkar yang juga Ketua Komisi I DPR periode 2019–2024 itu menjadi calon menteri terakhir yang dihubungi Teddy pada hari Senin (14/10) untuk menghadap Prabowo.
Lewat akun IG-nya, Meutya bercerita dihubungi Mayor Teddy pukul 20.12 WIB. Ia diminta datang ke Kertanegara pukul 20.30 WIB. Artinya, hanya dalam waktu 18 menit ia sudah harus tiba di kediaman Prabowo.
Meutya yang malam itu hanya mengenakan kaus dan celana jeans santai karena tengah makan malam bersama teman-teman dekatnya, segera berpamitan dan berganti baju.
“Ganti baju, touch up, make up, semua di mobil. Dan saya orang paling terakhir yang dipanggil hari itu (artinya nggak bisa telat karena paling terakhir),” kata Meutya yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.
Meutya adalah salah satu dari 8 menteri asal Golkar di kabinet Prabowo. Golkar memang mendapat jatah pos terbanyak di Kabinet Merah Putih. Selain Meutya, menteri asal Golkar yang lain ialah Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Nusron Wahid (Menteri Agraria), Dito Ariotedjo (Menpora), Wihaji (Menteri Kependudukan), dan Maman Abdurrahman (Menteri UMKM).
Maman mengatakan, prosesnya masuk kabinet tidak ujug-ujug, melainkan melalui komunikasi yang dilakukan sejak lama antara Prabowo dan Bahlil selaku Ketua Umum Golkar. Partai beringin mengajukan daftar panjang ke Prabowo berisi nama-nama kader Golkar yang dinilai kompeten sebagai menteri. Daftar itu kemudian disortir oleh Prabowo, dan nama Maman ikut lolos.
Cerita agak berbeda datang dari Abdul Kadir Karding, politisi PKB dan anggota DPR tiga periode yang kini ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karding mengatakan, meski ia kader PKB, ia direkrut sebagai profesional.
Kadir tak menyangka dipercaya Prabowo sebagai menteri. Sebelum dipanggil ke Kertanegara Senin sore, ia tak pernah berkomunikasi dengan pihak Prabowo. Ia juga tak berkomunikasi dengan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.
“Jadi saya perlu tegaskan, saya memang kader PKB, tapi dalam konteks menteri ini, saya tidak di-endorse atau tidak direkomendasikan oleh PKB walaupun saya sampai hari ini adalah kader tulen PKB,” ucap Karding.
Prabowo Pegang CV Para Calon Menteri & Wakil Menteri
Prabowo menghabiskan waktu dua hari penuh untuk memanggil seratus lebih calon-calon menteri dan wakil menterinya. Selama berbicara dengan para kandidat, Prabowo memegang dan melihat-lihat data riwayat hidup atau curriculum vitae (CV) yang tertumpuk di mejanya.
“Pertama, Pak Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena kami sudah mau bergabung. Kedua, beliau memberikan arahan-arahan sambil membuka file yang di dalamnya ada CV kami, juga pakta integritas. Beliau lalu menyampaikan harapan dan memberikan tugas-tugas untuk setiap posisi,” papar Bima Arya.
CV para calon menteri dan wamen disebut sudah diminta Prabowo dari jauh-jauh hari ketika proses penjaringan anggota kabinet dimulai. CV menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan Prabowo dalam memilih menteri dan menentukan pos kementerian mana yang pas untuk kandidat yang lolos.
Dalam sesi “wawancara” di Kertanegara itu, Prabowo berdiskusi dengan tiap calon menteri/wakil menteri terkait topik sesuai jabatan yang bakal mereka emban. Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza, misalnya, diajak berbincang soal situasi ekonomi yang berkelindan dengan perindustrian.
Faisol menduga Prabowo melihat riwayatnya yang pernah memimpin Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, BUMN, dan investasi. Itu sebabnya ia “diminta ikut mendiskusikan bagaimana kira-kira agar perekonomian di dalam negeri bisa tumbuh.”
Maka, Faisol menyampaikan situasi terkini yang menjadi temuan Komisi VI DPR dan PKB, misalnya menurunnya investasi dan industri manufaktur; rendahnya daya beli masyarakat, apalagi di tengah kondisi deflasi; dan diperparah dengan maraknya peredaran barang-barang impor di tengah terpuruknya industri dalam negeri.
Faisol tak ingat berapa lama ia berdiskusi dengan Prabowo. Yang ia ingat, sepanjang pembicaraan, mereka hanya fokus pada tema ekonomi dan industri. Benar saja, ia kemudian ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perindustrian.
“Yang penting kami bisa bantu beliau meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke [target] 8%. Beliau juga concern dengan hilirisasi. Itu harus dilakukan sesegera mungkin karena akan berdampak luas terhadap perekonomian kita,” kata aktivis ‘98 itu.
Prabowo disebut menyeleksi CV para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan bersama orang-orang di lingkaran terdekatnya seperti Dasco dan Sjafrie Sjamsoeddin—yang kini menjadi Menteri Pertahanan.
Minggu malam (20/10), saat Prabowo mengumumkan 109 anggota kabinetnya yang terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 pimpinan lembaga setingkat menteri, ia juga didampingi Dasco selain Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Dasco dan Gibran sama-sama berdiri sejajar di belakang Prabowo.
Mempersiapkan Calon Menteri/Wamen lewat Hambalang Retreat
Tiga–empat hari sebelum diumumkan, para calon menteri dan wakil menteri dikumpulkan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, untuk diberi pembekalan. “Hambalang Retreat” tersebut digelar selama dua hari, yakni Rabu (16/10) untuk calon menteri dan kepala badan, serta Kamis (17/10) untuk calon wakil menteri.
Melalui pembekalan yang menghadirkan para pakar internasional yang ahli di berbagai bidang, mulai geopolitik, ekonomi, hukum, sampai teknologi AI. Menurut Bima Arya dan Karding, materi yang disampaikan sangat menarik karena terkait kondisi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang perlu diantisipasi ke depan.
Karding mengatakan, Prabowo juga memberikan garis batas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan para anggota kabinetnya, misalnya “Jangan pernah main-main dengan APBN, jangan main korupsi.”
“Beliau ingin pemerintahan ini birokrasinya efektif sekaligus bersih, dan para pembantunya juga bersih… [menerapkan] perilaku antikorupsi,” tegas Karding.
Hambalang Retreat ialah bagian dari keinginan Prabowo agar transisi pemerintahan dari Jokowi ke dirinya berjalan mulus, agar anggota kabinetnya saling kenal sebelum mulai bekerja sama, dan agar kabinetnya bisa langsung tancap gas bekerja maksimal.
Bima Arya menyatakan, pembekalan semacam itu bisa jadi akan berlangsung rutin sepanjang masa bakti mereka di pemerintahan.
“Pak Prabowo menyampaikan ilustrasi, ketika ia bertanya kepada seorang tokoh tentang kunci kesuksesannya, dijawab ada tiga: 1) training; 2) training; dan 3) training. Artinya, pelatihan dan pembekalan yang selama ini menjadi ciri khas beliau di militer dan parpol kemungkinan akan ditularkan ke pemerintahan,” tutur Bima.
Hal tersebut dinilai positif oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin. Menurutnya, itu merupakan “bagian dari strategi dan kreativitas Pak Prabowo, sekaligus terobosan dalam sejarah pembentukan kabinet di Indonesia.”
PDIP Batal Gabung Kabinet
Tak semua peserta pembekalan dipanggil lebih dulu ke Kertanegara, misalnya Budi Gunawan, Kepala BIN era Jokowi yang kini ditunjuk menjadi Menko Politik dan Keamanan di kabinet Prabowo.
Sebelumnya, Budi Gunawan memang santer disebut akan masuk ke kabinet sebagai representasi dari PDIP, sebab ia dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati. Budi Gunawan merupakan ajudan Megawati saat putri Soekarno itu menjadi Presiden RI periode 2001–2004.
Selain Budi Gunawan, ada dua kader PDIP yang semula digadang bergabung ke kabinet, yakni Abdullah Azwar Anas dan Olly Dondokambey. Namun, Megawati disebut belum merestui Anas, Olly, maupun kader PDIP lain untuk menjadi menteri Prabowo. Sementara Budi Gunawan, meski disebut dekat dengan Mega, bukanlah kader PDIP.
“Pak Budi Gunawan tidak punya KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP sehingga beliau bukan anggota PDIP,” jelas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Batalnya PDIP masuk kabinet ditandai dengan kandasnya rencana pertemuan Megawati-Prabowo. Padahal, utusan PDIP maupun Gerindra sudah cukup intens merencanakan pertemuan yang awalnya ditargetkan berlangsung sebelum pelantikan Prabowo pada 20 Oktober itu.
Menurut beberapa sumber, Megawati rupanya belum bersedia bertemu Prabowo dalam waktu dekat. Bujukan Puan Maharani, putri Mega yang juga Ketua DPP PDIP dan komunikator ke kubu Prabowo, pun belum berhasil meluluhkan hati Megawati.
Meski demikian, Puan—yang didukung Gerindra tetap menjadi Ketua DPR—menegaskan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo meski tidak menempatkan kader di kabinet. Di luar kabinet, PDIP bakal menjadi rekan yang konstruktif dan tidak asal mengkritik keras pemerintahan.
PDIP dan Gerindra mengatakan, Megawati dan Prabowo akan tetap bertemu meski waktu dan tempatnya belum ditentukan. Menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Mega sudah mengagendakan silaturahmi dengan Prabowo sebagai pertemuan dua tokoh bangsa yang bersahabat.
Kans PDIP masuk pemerintahan Prabowo juga bukannya tertutup. Sumber di parpol menyebut, ada kemungkinan PDIP masuk kabinet melalui reshuffle setelah satu tahun Prabowo menjabat. Penundaan ini karena Megawati ingin sikap politik partai ditetapkan resmi melalui Kongres PDIP yang bakal digelar tahun depan, April 2025.
Sebetulnya, parpol yang tidak menempatkan kadernya di kabinet bukan cuma PDIP, tapi juga NasDem yang notabene mitra koalisi Prabowo di KIM Plus. Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh, partainya sengaja tidak mengambil jatah kursi kabinet karena tidak ingin bersikap pragmatis.
“Ada kursi menteri yang ditawarkan Pak Prabowo. Beliau mengatakan, ‘Tolong Bung Surya jelaskan kepada masyarakat bahwa telah saya sediakan kursi kabinet untuk NasDem.’ Tetapi [memang] NasDem menolak,” ujar Paloh di sela pelantikan Prabowo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Minggu (20/10).
16 Menteri Jokowi di Kabinet Prabowo
Ada 16 menteri Jokowi di kabinet Prabowo. Mereka antara lain Pratikno (sebelumnya Mensesneg, kini Menko PMK), Zulkifli Hasan (sebelumnya Mendag, kini Menko Pangan); AHY (sebelumnya Menteri ATR/BPN, kini Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Budi Arie Setiadi (sebelumnya Menkominfo, kini Menteri Koperasi)
Ada pula Tito Karnavian yang tetap menjadi Mendagri, Supratman Andi Agtas tetap Menkumham, Budi Gunadi Sadikin tetap Menkes, Sakti Wahyu Trenggono tetap Menteri Kelautan dan Perikanan, Amran Sulaiman tetap Menteri Pertanian, Saifullah Yusuf tetap Mensos, Dito Ariotedjo tetap Menpora, Airlangga Hartarto tetap Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia tetap Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita tetap Menteri Perindustrian, Erick Thohir tetap Menteri BUMN, Rosan Roeslani tetap Menteri Investasi (yang kementeriannya kini menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi), dan Sri Mulyani tetap Menkeu.
Selusin lebih menteri Jokowi yang diboyong ke pemerintahan Prabowo, menurut Firman, adalah wajar, sebab Prabowo sejak awal mengusung tema keberlanjutan. Selain itu, Jokowi ikut berkontribusi dalam kemenangannya di Pilpres.
Bila dicermati, jabatan menteri-menteri Jokowi sebagian besar tidak bergeser, utamanya yang menempati pos ekonomi. Hal ini disebut sudah menjadi salah satu kesepakatan antara Jokowi dan Prabowo untuk mewujudkan masa transisi yang mulus, dengan sektor ekonomi menjadi prioritas.
