PB HMI Gelar Demo Tolak Wacana Kenaikan BBM di DPR dan Istana Hari Ini

29 Agustus 2022 8:36 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa dari HMI unjuk rasa menuntut untuk evaluasi kabinet Indonesia di Silang Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/10). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Massa dari HMI unjuk rasa menuntut untuk evaluasi kabinet Indonesia di Silang Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/10). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PB HMI bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks MPR/DPR dan Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (29/8).
ADVERTISEMENT
Aksi demo itu untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
PB HMI telah menginstruksikan jajaran kader dan pengurus HMI di Badko (badan koordinasi), cabang serta komisariat untuk menggelar demo serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menolak kenaikan harga BBM.
Instruksi itu tertuang dalam surat instruksi PB HMI yang diterbitkan pada Jumat (27/8). Surat itu ditandatangani oleh Ketum PB HMI Raihan Ariatama dan Sekjen Ichya Alimudin.
"Diinstruksikan untuk aksi serentak yang dilakukan secara damai dan tidak anarkis. Pada Senin, 29 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai," tulis surat Instruksi PB HMI.
Ketua umum PB HMI, Raihan Ariatama mengatakan, demo itu merupakan respons mereka terhadap wacana kenaikan BBM yang disebut mengorbankan ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM, yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi COVID-19," ujar Raihan dalam keterangannya.
Selain itu, PB HMI meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan juga mendesak pemerintah untuk memberantas mafia migas dan pertambangan secara adil dan transparan.
"Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," tutur dia.