PBB Bertindak Tegas saat Kertas Free Maluku, Papua, Aceh Dibawa di Forum UNPFII

Ilustrasi ruang sidang PBB. Foto: Charly Triballeau/AFP

Video yang merekam sekelompok WNI mengacungkan tulisan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beredar di media sosial.

Mereka tampak mengenakan pakaian adat dan duduk di ruang sidang PBB, sebelum akhirnya mendapat teguran dari petugas keamanan.

Aksi tersebut terjadi menjelang pembukaan sidang ke-24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang dijadwalkan pada 21 April-2 Mei 2025.

Dalam video yang diunggah dari sudut pandang WNI tersebut, terdengar bagaimana petugas mendatangi mereka dan menegur untuk tidak melakukan hal yang memprovokasi sambil menarik kertas bertuliskan “Free Maluku”, “Free Papua”, dan “Free Aceh”.

Kemudian salah satu dari mereka mengungkap bahwa teguran datang setelah keberadaan mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB sekaligus putra dari Luhut Binsar Pandjaitan, Paulus Panjaitan.

“Ini kan forum PBB, suka-suka kita. Kita punya hak, bukan DPR Indonesia. Kau melarang-larang kita,” ujar salah satu dari mereka dalam video.

Sidang UNPFII tahun ini akan digelar selama dua pekan di Markas Besar PBB, New York, dan dihadiri oleh ratusan delegasi dari berbagai negara serta organisasi masyarakat adat.

Forum ini merupakan ruang diskusi bagi negara-negara anggota PBB dan perwakilan masyarakat adat dunia untuk membahas pelaksanaan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Juru Bicara Kemlu RI, Roy Soemirat, dalam Press Briefing Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (6/3/2025). Foto: Tiara Hasna/kumparan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat, membenarkan adanya insiden tersebut. Ia menyebut tindakan itu merupakan bentuk penyalahgunaan forum.

“Memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri,” ujar Roy kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Kamis (24/4).

Menurut Roy, meski forum UNPFII terbuka bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk NGO, namun tetap berada dalam kerangka kerja sama antarnegara. Aksi sepihak seperti itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip PBB.

“PBB langsung mengambil tindakan kepada orang-orang yang menyalahgunakan forum, termasuk menyita materi yang mereka bawa. Karena bagaimanapun, forum ini dibentuk dengan tetap menghormati kedaulatan negara-negara anggota PBB,” jelasnya.

Ia menegaskan tindakan tersebut tidak mencerminkan semangat forum, yang seharusnya berfokus pada pemberdayaan masyarakat adat, bukan agenda separatis.