PBB Cabut Sanksi Bagi Eritrea, 'Korea Utara-nya Afrika'

Bendera Eritrea (Foto: AFP/NICHOLE SOBECKI )

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya resmi mencabut sanksi kepada Eritrea yang telah berlaku selama sembilan tahun. Keputusan ini diambil pada rapat Dewan Keamanan di New York, Rabu (14/11).

Rapat DK PBB dihelat untuk menindaklanjuti permintaan pencabutan sanksi yang diajukan Eritrea sendiri serta didukung negara tetangganya, Ethiopia.

Dalam pernyataan resminya PBB memuji langkah Eritrea yang meningkatkan hubungan damai dengan Ethiopia. Kedua negara itu telah lama terlibat perseteruan.

Masyarakat Eritrea (Foto: AFP/GERARD CERLES)

Meski memuji, PBB meminta Eritrea memperbaiki hubungannya dengan negara tetangganya yang lain, Djibouti, demikian dilansir dari Aljazeera, Kamis (15/11).

Dua negara di tanduk Afrika itu berseteru karena permasalahan perbatasan sejak 2008. Akibatnya belasan tentara Djibouti kehilangan nyawa.

PBB memberlakukan embargo senjata, pelarangan perjalanan serta pembekuan aset di Eritrea sejak 2009. PBB menuduh Eritrea mendukung kelompok bersenjata di Somalia. Tudingan itu ditepis Eritrea.

Pada awal tahun ini, Eritrea yang menyimpan banyak masalah di negarannya memutuskan menandatangani perdamaian dengan Ethiopia. Kedua negara bertikai soal wilayah setelah Eritrea memisahkan diri dari Ethiopia dan mengumumkan menjadi negara merdeka.

Ibu Kota Eritrea Asmara (Foto: AFP/MAHEDER HAILESELASSIE TADESE)

Walau setuju berdamai, Eritrea mengajukan satu syarat mutlak, yaitu meminta PBB mencabut embargo dan sanksi terhadap negaranya.

Selain bermasalah dengan negara tetangga, Eritrea juga punya persoalan dengan warganya. Negara ini mengisolasi diri dari dunia luar yang menimbulkan dugaan adanya penderitaan besar yang dialami warga Eritrea.

Karena disanksi PBB, kota-kota di Eritrea sepi akan kegiatan bermasyarakat. (Foto: AFP/MAHEDER HAILESELASSIE TADESE)

Karena hal tersebut Eritrea mendapat julukan dari media barat sebagai "Korea Utara-nya Benua Afrika."

Ada banyak kesamaan antara Korut dan Eritrea. Mereka sama-sama menerapkan sistem satu partai, meredam pengkritik dengan cara represif, tidak mengizinkan perusahaan swasta beroperasi, berseteru dengan negara tetangga, hingga sama-sama mendapat sanksi berat dari PBB.