PBB Desak India dan Pakistan Tahan Diri Maksimal usai Pembantaian di Kashmir

Prajurit paramiliter India berjaga di Pahalgam, sebelah selatan Srinagar, India, Rabu (23/4/2025). Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

PBB mendesak India dan Pakistan untuk mengendalikan diri secara maksimal pasca-serangan mematikan di Kashmir.

Dikutip dari AFP, Jumat (25/4), kedua negara memberlakukan tindakan diplomatik balasan pasca-serangan yang dilakukan kelompok separatis yang menewaskan 26 wisatawan di Pahalgam, wilayah federal Himalaya yang berada di kawasan Kashmir.

Ini juga menandai titik terendah hubungan kedua negara setelah India menuduh Pakistan mendukung terorisme lintas batas.

"Kami sangat memohon kepada kedua pemerintah untuk melakukan pengendalian maksimal, dan untuk memastikan situasi dan perkembangan yang kita lihat tidak memburuk lebih jauh," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di New York, Kamis (24/4).

"Segala isu antara Pakistan dan India, kami percaya dapat dan harus diselesaikan secara damai lewat keterlibatan bersama yang bermakna," lanjutnya.

Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu pendukungnya usai menang pemilu di markas besar Partai Bharatiya Janata (BJP), New Delhi, India, Selasa (4/6/2024). Foto: Adnan Abidi/ REUTERS

Sebelumnya, Perdana Menteri India Narendra Modi bersumpah akan memburu mereka yang bertanggung jawab membunuh 26 warga sipil di Pahalgam. Polisi India mengidentifikasi dua dari tiga penembak sebagai warga Pakistan.

"Saya menyatakan kepada seluruh dunia: India akan mengidentifikasi, melacak dan membunuh semua teroris dan pendukungnya. Saya akan mencari mereka sampai ujung dunia," kata Modi dalam pidato perdananya sejak serangan itu.

Namun, Pakistan membantah terlibat dalam serangan itu. Islamabad menyebut usaha untuk menghubungkan Pakistan dengan serangan di Pahalgam sembrono dan berjanji akan merespons segala tindakan India.

"Segala ancaman terhadap kedaulatan Pakistan dan keamanan warganya akan dihadapi dengan tindakan timbal balik yang tegas di semua bidang," kata pemerintah Pakistan, setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengadakan Komite Keamanan Nasional yang langka dengan para panglima militer.

Kashmir telah dibagi antara India dan Pakistan sejak merdeka pada 1947. Baik India dan Pakistan mengeklaim wilayah itu secara keseluruhan, tapi memerintah bagian-bagiannya secara terpisah.

Mantan Perdana Menteri Pakistan dan pemimpin partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) Shehbaz Sharif berbicara dalam konferensi pers di Lahore pada 13 Februari 2024. Foto: Arif Ali/AFP

Kelompok pemberontak telah melancarkan aksi pemberontakan terhadap wilayah Kashmir yang dikendalikan India sejak 1989, menuntut Kashmir merdeka atau bergabung dengan Pakistan.

Polisi India mengatakan ketiga pria bersenjata merupakan anggota kelompok Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan. PBB menetapkan kelompok ini sebagai organisasi teroris.

India menawarkan hadiah 2 juta rupee (setara Rp 395 juta) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan masing-masing pelaku.

Satu hari setelah serangan, New Delhi menangguhkan perjanjian pembagian air, mengumumkan menutup perbatasan darat utama dengan Pakistan, menurunkan hubungan diplomatik, dan mencabut visa bagi warga Pakistan.

Sebagai respons, Islamabad memerintahkan pengusiran diplomat dan penasihat militer India, membatalkan visa untuk warga India -- kecuali peziarah Sikh, dan menutup perbatasan utama dengan India.

Pakistan juga memperingatkan setiap upaya India untuk menghentikan pasokan air dari Sungai Indus akan menjadi tindakan perang.