Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.1
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Kontak itu dilakukan usai militer yang dipimpin Jenderal Besar Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Saat berkomunikasi dengan junta militer, PBB tetap pada pendiriannya yaitu tidak menerima kudeta.
"Utusan khusus kami, hari ini untuk pertama kalinya melakukan kontak dengan mereka, kami mengutarakan posisi tegas kami kepada Deputi Komandan Militer," kata Sekjen PBB Antonio Guterres, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (6/2).
"Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa agar masyarakat internasional bersatu supaya kudeta militer ini batal," sambung dia.
Guterres menambahkan, PBB kembali menegaskan kepada militer Myanmar bahwa tindakan kudeta sama sekali tidak bisa diterima.
PBB adalah salah satu pihak paling vokal menentang kudeta. Selain menyatakan tak bisa menerima, PBB mengaku begitu prihatin atas kondisi Myanmar.
ADVERTISEMENT
Usai kudeta, militer memberlakukan situasi darurat selama setahun.
Saat ini, pihak militer masih menahan Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint. Hingga kini kondisi dan keberadaan kedua orang itu samar.
Kudeta Myanmar dilakukan karena usai militer menuduh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) melakukan kecurangan pada pemilu 2020. NLD merupakan partai yang dipimpin Suu Kyi.
NLD membantah tuduhan tak berdasar itu. Pengawas Pemilu Myanmar juga tidak menemukan adanya kecurangan besar dan meminta militer menghormati hasil.