PBB Sebut Lebih dari 50 Staf di Gaza Disiksa di Tahanan Israel

Seorang wanita Palestina berjalan melewati tembok rusak berlogo UNRWA di sebuah kamp pengungsi internal di Rafah di Jalur Gaza selatan (28/5/2024). Foto: EYAD BABA/AFP

Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mengatakan lebih dari 50 stafnya di Gaza disiksa dan digunakan sebagai tameng manusia saat berada dalam tahanan militer Israel.

"Sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, lebih dari 50 staf UNRWA di antaranya guru, dokter, pekerja sosial telah ditahan dan disiksa," kata kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, dalam unggahannya di X, dikutip dari AFP, Selasa (29/4).

"Mereka diperlakukan dengan cara yang mengejutkan dan tidak manusiawi. Mereka dilaporkan dipukul + digunakan sebagai tameng manusia," lanjutnya.

Lazzarini mengutip testimoni salah satu anggota staf yang ditahan oleh militer Israel sebelum akhirnya dibebaskan.

"Saya mengharapkan kematian untuk mengakhiri mimpi buruk yang saya alami," kata anggota staf yang pengakuannya dikutip Lazzarini.

"Menerima testimoni yang mengerikan ini dari seorang rekan yang yang ditangkap di Gaza, disiksa saat ditahan di Israel dan akhirnya dibebaskan," tuturnya.

Lazzarini mengatakan mereka yang ditahan kurang tidur, dihina, dan mendapat ancaman bagi mereka dan keluarga mereka dan serangan anjing.

"Banyak dari mereka jadi sasaran pengakuan paksa. Ini sungguh mengerikan dan menakutkan," ujarnya.

Meski demikian, militer Israel tidak segera merespons tuduhan ini.

Israel telah melarang UNRWA beroperasi di Israel setelah menuduh beberapa stafnya ambil bagian dalam serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan yang kemudian memicu serangan bertubi-tubi Israel di Gaza.

Penyelidikan independen menyatakan Israel belum memberikan bukti atas tuduhannya itu.

Mahkamah Internasional saat ini sedang menggelar sidang dengan puluhan negara dan organisasi untuk menyusun apa yang disebut pendapat penasihat tentang pelanggaran kemanusiaan Israel terhadap Palestina.

Israel tidak berpartisipasi di ICJ tapi langsung membalas. Israel menyebut sidang itu sebagai bagian dari penganiayaan dan delegitimasi sistemis terhadap negaranya.

"Bukan Israel yang seharusnya diadili. Melainkan PBB dan UNRWA," kata Menlu Israel Gideon Saar pada Minggu (27/4).