PBB: Sistem Patriarki Masih Mendominasi di Pemerintahan Indonesia

Ilustrasi logo PBB Foto: Reuters

PBB menilai, sistem patriarki sampai sekarang masih mendominasi di pemerintahan Indonesia. Sistem patriarki terlihat dari ketidakseimbangan antara pria dan wanita menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif.

Adapun jumlah menteri wanita tercakup dalam kabinet pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat ini sebanyak 6 orang, lebih sedikit dari kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Kerja.

Penilaian PBB disampaikan Koordinator di Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, dalam peringatan United Nations Day ke-78 di Perpustakaan Nasional RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/10).

Menyinggung salah satu misi PBB — mengangkat isu-isu kesetaraan gender dan kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka, Julliand mengakui praktik patriarki terjadi di Indonesia, khususnya di bidang pemerintahan.

"Memang itu masih menjadi sistem yang sangat mendominasi di Indonesia, patriarki. Kita bisa lihat di dalam konstitusi, misalnya di pemerintahan, ada perempuan tapi tidak ada keseimbangan," kata Julliand.

UN Resident Coordinator di Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand (24/10/2023). Foto: Aliyya Bunga/kumparan

Jumlah wanita, jelas Julliand, tidak sebanyak jumlah pria — baik di pemerintahan maupun di parlemen. "Dan memang ada sebuah budaya," imbuhnya.

Terkait hal itu, melihat data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Statistik Politik 2016, jumlah menteri wanita terbanyak sejak Reformasi Indonesia tercatat di dalam Kabinet Kerja pimpinan Jokowi (2014-2019) yakni 9 orang.

Dikutip dari situs web resmi Sekretariat Kabinet, ke-9 menteri wanita yang diangkat Jokowi pada awal Kabinet Kerja adalah:

1. Puan Maharani (Menko PMK);

2. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan);

3. Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

4. Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan);

5. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan);

6. Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri);

7. Rini Soemarno (Menteri BUMN);

8. Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); dan

9. Khofifah Indar Parawansa (Eks Menteri Sosial) sebelum kemudian mundur dari jabatan dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur).

Jabatan menteri yang diduduki wanita di Kabinet Kerja mencapai 23,53 persen — tertinggi dibandingkan kabinet masa pemerintahan pemimpin pasca-reformasi sebelumnya.

Jokowi, JK, Kabinet Kerja usai Upacara Pancasila Foto: Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan

Secara keseluruhan, rata-rata hanya ada 3-4 jabatan menteri dalam kabinet yang diisi wanita mulai dari era pemerintahan BJ Habibie (1998-1999) hingga pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

Sebagai perbandingan, Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Jokowi pada Oktober 2019 menyaksikan penurunan jumlah menteri wanita menjadi 5 orang atau sekitar 21 persen.

Ke-5 menteri wanita yang terlibat di dalam Kabinet Indonesia Maju adalah:

1. Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri);

2. Sri Mulyani (Menteri Keuangan);

3. Ida Fauziah (Menteri Tenaga Kerja);

4. Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan

5. I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Pada 2020 jumlah perempuan di kabinet Indonesia Maju bertambah jadi enam orang. Itu ditandai masuknya Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi.

Sehubungan dengan itulah, Julliand mengatakan PBB memiliki tugas untuk mengangkat kesadaran pentingnya partisipasi perempuan di berbagai sektor — tidak hanya di pemerintahan saja.

Presiden Joko Widodo (keempat kanan) memimpin rapat terbatas yang diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

"Pertama-tama kami melakukan advokasi. Jadi ini adalah peran yang kami miliki sebagai PBB dan inilah cara kami bekerja dengan Indonesia, kami memanggil Indonesia, ketika kami melihat ada masalah yang tidak beres, ketika ada momen — yang terjadi, di mana hak-hak perempuan tidak dihormati. Jadi di situlah kami bekerja," ungkap Julliand.

Selain itu, PBB juga siap bekerja sama dengan LSM, masyarakat sipil, untuk menyadarkan hak-hak yang dimiliki setiap perempuan dalam mencapai pembangunan yang menyeluruh.

"Dunia bukanlah tempat yang setara bagi perempuan, kesetaraan hak, kesetaraan kebebasan, kesetaraan gaji, ada begitu banyak momen di mana hak-hak perempuan tidak dihormati, dan perempuan dihalangi untuk memilih kehidupan yang mereka inginkan. Jadi oleh karena itu, kita belum sampai di sana," jelas Julliand.

"Anda tahu di mana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditandatangani? Itu adalah momen penting karena saat itulah kami mengajarkan kepada orang-orang bahwa Anda memiliki hak

"Apakah Anda tahu bahwa Anda memiliki hak? Apakah Anda tahu bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama dengan Anda? Dan ketika masyarakat sadar akan hak-hak mereka, saat itulah mereka dapat mulai meminta gubernur mereka agar pemerintah juga menghormati hak-hak mereka," tutup Julliand.