PBB Tolak Usulan Rusia Gelar Voting Rahasia Terkait Referendum di Ukraina

Sidang Umum PBB ke-77 di markas besar PBB di New York City, New York, AS, Jumat (23/9/2022). Foto: Caitlin Ochs/REUTERS

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar voting publik demi merespons referendum yang dilakukan Rusia di Ukraina pada pekan ini.

Keputusan PBB menggelar voting terbuka diumumkan pada Senin (10/10) waktu New York. PBB menolak usulan Rusia yang meminta pemungutan suara digelar secara rahasia.

Setelah Moskow mencaplok Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, PBB mendorong diadakannya pemungutan suara untuk mengutuk aneksasi yang dilakukan Rusia tersebut.

Penduduk setempat memberikan suaranya ke dalam kotak suara pada hari ketiga referendum tentang bergabungnya Republik Rakyat Donetsk ke Rusia, di Mariupol, Ukraina, Minggu (25/9/2022). Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS

Reuters melaporkan bahwa terdapat 107 suara yang mendukung pemungutan suara publik dan menolak usul Rusia mengenai pemungutan suara rahasia, pada rancangan resolusi yang mengutuk referendum ilegal dan adanya pemaksaan di dalamnya.

Sedangkan 13 negara menolak mengadakan pemungutan suara publik. Sebanyak 39 negara lainnya memutuskan untuk abstain dan negara-negara yang tersisa, termasuk Rusia dan China, tidak memberikan suara. Pemungutan suara publik atas resolusi itu akan berlangsung pada Rabu (12/10) atau Kamis (13/10).

Rancangan resolusi Majelis Umum PBB meminta negara-negara untuk tidak mengakui langkah aneksasi yang dilakukan Rusia melalui referendum dan menegaskan kembali kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mempertanyakan dorongan organisasi untuk mengutuk Rusia.

"Apa hubungannya ini dengan perdamaian dan keamanan atau usaha untuk menyelesaikan konflik?" kata Nebenzia dikutip oleh Reuters pada Senin (10/10).

"Satu langkah lagi menuju perpecahan dan eskalasi, yang saya yakin bukan sesuatu yang dibutuhkan mayoritas mutlak negara bagian di ruangan ini." tambahnya.

Rusia sebenarnya sudah melakukan lobi pada negara anggota PBB agar voting digelar tertutup. Tetapi, lobi Rusia gagal.

Di sisi lain, dengan disetujuinya voting terbuka Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya meminta negara-negara untuk mempertahankan prinsip-prinsip Piagam PBB.

“Jejak darah tertinggal dari delegasi Rusia ketika memasuki Majelis Umum dan aula dipenuhi dengan bau daging manusia yang membara. Itu yang telah kami toleransi di Suriah. Itulah yang terjadi hari ini di Ukraina,” kata Kyslytsya di depan pertemuan Majelis Umum PBB, Senin (10/10).

Eskalasi Konflik Rusia-Ukraina

Kondisi bangunan yang hancur usai serangan rudal Rusia di kawasan Dnipro, Ukraina, Senin (10/10/2022). Foto: Mykola Synelnykov/Reuters

Menjelang Musim Dingin, eskalasi konflik Rusia dan Ukraina makin memuncak. Usai referendum di empat wilayah Ukraina, pertempuran antar kedua belah pihak kerap terjadi.

Pada akhir pekan lalu jembatan di Krimea meledak. Jembatan penghubung tersebut kerap dipakai militer Rusia menuju Ukraina.

Rusia menuduh Ukraina dalang di balik hancurnya jembatan. Meski menolak menyampaikan pertanggungjawaban Ukraina merayakan hancurnya jembatan di Krimea.

Kondisi semakin memanas pada awal pekan. Rusia menghujani kota-kota di Ukraina dengan rudal. Ibu kota Kiev turut menjadi sasaran serangan Rusia.

Gambar satelit memperlihatkan asap dari dekat yang mengepul dari kebakaran di jembatan Kerch di Selat Kerch, Krimea, Sabtu (8/10/2022). Foto: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak masyarakat internasional untuk tidak menerima tindakan yang diinisiasi Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Sekarang adalah waktunya untuk berbicara mendukung Ukraina. ini bukan waktunya untuk abstain, kata-kata menenangkan, atau dalih di bawah klaim netralitas. Prinsip-prinsip inti Piagam PBB dipertaruhkan," kata Blinken.

Penulis: Thalitha Yuristiana.