PBNU Minta Ada Aturan Pembatalan Daftar Haji Hindari Porsi Batu, Apa Itu?

Pasutri di Aceh, daftar haji pakai uang receh hasil jualan siomay. Foto: Kankemenag Aceh Timur

Antrean jemaah haji belum juga menemukan solusi. Jemaah harus menunggu sampai 25 tahun sejak mendaftar untuk bisa berangkat haji.

Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex mengusulkan adanya aturan pembatalan pendaftaran haji. Dengan aturan itu, pemerintah punya otoritas untuk membatalkan seseorang yang sudah mendaftar haji.

"Saya kira ada norma baru di pasal 30 tentang pendaftaran dan pembatalan, Pak. Jadi terhadap jemaah dengan ketentuan tertentu, pemerintah dapat membatalkan. Itu diatur dalam Undang-undang bukan hanya PMA [Peraturan Menteri Agama] tapi dalam Undang-undang," kata Gus Alex saat rapat RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Ketua PBNU Gus Alex. Foto: Kemenag

Gus Alex mengatakan, salah satu permasalahan yang muncul setiap tahun dalam penyelenggaraan haji, yakni adanya porsi batu. Porsi batu inilah yang bisa diurai dengan adanya aturan pembatalan.

"Porsi batu dari tahun ke tahun selalu ada. Kita sudah tidak bisa identifikasi jemaah ini orangnya di mana, alamatnya di mana, sudah tidak jelas," ungkap dia.

Jemaah haji Indonesia menunggu bus untuk kembali ke hotel di Mina, Makkah, Arab Saudi, Selasa (18/6/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Namun, selama ini, pemerintah tidak bisa membatalkan orang yang tidak jelas keberadaanya ini karena aturannya tidak ada. Selama ini, pembatalan hanya bisa dilakukan jemaah sendiri.

"Untuk dibatalkan tidak bisa karena harus jemaah langsung atau jemaah tersebut yang membatalkan sendiri," ucap dia.

Saat ini, tak kurang dari 5 juta jemaah masuk daftar tunggu untuk berangkat haji. Setiap tahunnya, Indonesia mendapat kuota sekitar 221 ribu jemaah. Tak heran, satu daerah jemaah haji bisa menunggu 25 tahun lebih untuk bisa berangkat.