PBNU Minta Jemaah Haji Furoda Juga Dilindungi Undang-Undang

Fasilitas tempat menginap haji khusus dan furoda di Mina. Foto: Muhammad Iqbal/kumparan

Jemaah furoda selalu menjadi perhatian setiap penyelenggaraan haji karena memiliki keistimewaan dibandingkan jemaah reguler. Dalam revisi UU Haji, keberadaan jemaah furoda dengan visa mujamalah juga jadi perbincangan.

Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex mengatakan, perlu ada revisi dalam undang-undang yang turut melindungi jemaah haji yang berangkat dengan visa mujamalah.

Hal ini disampaikan Gus Alex di ruang rapat Komisi VIII Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2). Rapat ini membahas RUU Perubahan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Pada Pasal 18 itu pengakuan terhadap visa mujamalah, tapi kemudian jemaah yang kita akui visanya ini tidak termasuk dalam norma yang diatur dalam Pasal 41 dalam aspek perlindungan," kata Gus Alex

"Ya sudah jemaah furoda tidak termasuk dalam perlindungan sama sekali dari pemerintah, dari negara," ujar Gus Alex.

Ketua PBNU Gus Alex. Foto: Kemenag

Jemaah furoda atau pengguna visa mujamalah memang tidak termasuk dalam kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.

Eks Stafsus Menag itu ingin dalam revisi UU ke depan, perlindungan terhadap jemaah furoda juga diatur.

"Terhadap visa mujamalah, jemaah nonkuota, bagaimana UU nanti mengatur tentang visa nonkuota ini karena kemungkinan jumlahnya terus meningkat karena target kunjungan, visitasi Saudi itu ekspektasinya cukup besar," tutur Gus Alex.

Haji dengan visa Mujamalah ini populer dengan sebutan haji furoda, yakni haji yang menggunakan visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jemaah yang menggunakan visa ini wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Haji furoda yang biayanya mahal ini tidak perlu antre lama seperti jemaah reguler pada umumnya.