PBNU Minta PKB Batalkan Muktamar di Bali: Ada Penolakan Masyarakat

Kantor DPP PKB. Foto: PKB

Ketua PBNU Habib Umarsyah meminta PKB membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali. Muktamar itu rencananya akan digelar pada Sabtu (24/8) dan Minggu (25/8).

Menurut Habib Umarsyah, muktamar PKB itu mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali.

“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” kata Habib Umarsyah di Jakarta, Sabtu (24/8).

Ia menyebut bahwa penolakan pelaksanaan Muktamar PKB ke VI datang dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali. Menurut dia, sejumlah elemen masyarakat Bali ini menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.

Ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan elemen masyarakat itu. Pertama, mendesak kepada pemerintah daerah dan kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.

Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali.

Ketiga, mendesak kepala pemerintahan daerah dan kepolisian daerah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanaan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25: Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center.

Koordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali Anak Agung Bramantara menilai pelaksanaan muktamar PKB di Bali sangat tidak tepat karena saat ini Nahdlatul Ulama melalui organisasi sayapnya juga melaksanakan kegiatan di Bali. “Akan lebih baik mereka menyelesaikan masalah internal mereka dulu,” kata dia di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/8).

Hal senada juga diungkapkan pemerhati pariwisata Bali I Made Astrawan. Kata dia, pascaCOVID-19, pariwisata Bali sudah mulai menggeliat. Bahkan sejumlah wisatawan mancanegara mulai mengeluh Bali sudah macet. “Ini tanpa muktamar saja sudah kredit. Ditambah ada muktamar. Nanti bisa-bisa ada penilaian negatif dari wisatawan mancanegara,” kata dia.

Karenanya, Habib Umarsyah meminta agar para elite PKB mendengar aspirasi masyarakat Bali itu dan membatalkan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata itu. “Saya khawatir kalau dipaksakan nanti akan timbul gesekan antar elemen masyarakat,” ujar dia.