Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
PBNU Sesalkan Khotbah di Masjid Pemerintah dan BUMN Bernada Keras
16 Mei 2017 16:16 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
ADVERTISEMENT
Sejumlah tokoh lintas agama bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka hari ini untuk membahas kebinekaan dan toleransi umat beragama. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini yang diundang menyebut ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada Presiden.
ADVERTISEMENT
Salah satunya mengenai bagaimana menjaga agar agama dapat menyebarkan pesan yang damai dan tidak justru memecah belah persatuan. Sebab, menurut dia, masih ada khotbah di sejumlah masjid yang bernada keras. Khotbah bernada keras ini justru ditemukan di masjid-masjid yang ada di Ibu Kota.
"Kalau kita lihat, sebetulnya bisa membanding ya, khotbah-khotbah Jumat di perkampungan tidak ada yang mengajak katakanlah dengan nada keras. Semua mengajak persatuan dan kesatuan," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).
"Kalau kita lihat di perkotaan, bahkan di masjid-masjid pemerintah, BUMN, itu justru khatibnya keras-keras," kata Helmy.
Maka itu, untuk menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan diperlukan kesadaran bersama dari seluruh pihak.
ADVERTISEMENT
Helmy juga mengatakan akan membahas kondisi perekonomian bangsa dengan Presiden. Menurut dia, kondisi ekonomi saat ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah yang saat ini berkuasa.
"Jadi yang diterima oleh Pak Jokowi sekarang itu kan bukan semata-mata kesalahan Pak Jokowi tapi dosa masa lalu kan. Misalnya data empat orang kaya setara dengan 100 juta penduduk miskin Indonesia, atau soal penguasaan aset misalnya," kata dia,
Untuk mengatasi permasalahan itu, menurut Helmy, harus ada dukungan positif dari negara.
"Untuk mencicil penyakit yang sudah kronis ini menurut saya harus ada afirmasi dari negara dalam bentuk ya kita lihat nanti ruang-ruangnya dimana. APBN kah, BUMN kah, dalam rangka mengurangi disparitas ini," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Beberapa tokoh agama lain yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, dan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette Hutabarat.
Hadir pula Ketua Perwakilan Umat Budha Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Uung Sendana Linggaraja.