PBNU Temukan Buku di Madrasah Berisi Penyimpangan Sejarah NU: Kita Akan Koreksi
28 Juli 2024 19:55 WIB
·
waktu baca 2 menit![Ketua umum PBNU Gus Yahya dan sekjen PBNU Gus Ipul di Pleno PBNU 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Minggu (28/7/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01j3vsmc5rc7190vavht19h6j6.jpg)
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyelesaikan Pleno PBNU 2024. Pada Pleno ini, PBNU menemukan ada penyimpangan sejarah dalam buku yang beredar di madrasah.
ADVERTISEMENT
PBNU berencana meluruskan penyimpangan sejarah NU ini.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memberikan pernyataan ini di konferensi pers hasil pleno PBNU 2024 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Minggu (28/7). Gus Yahya mengaku mendapatkan laporan dari warga terkait penyimpangan ini.
“Karena yang kita sudah diketahui oleh banyak orang sebetulnya bahwa ini sudah melalui proses dialog panjang antara KH Hasyim Asy’ari dengan KH Cholil Al-Bangkalani, dan kemudian juga dengan sejumlah kiai yang semuanya sebetulnya sudah diketahui secara pasti, dengan catatan-catatan (sejarah) yang jelas,” ucap Gus Yahya.
Walau sejarah NU sudah ditulis oleh kiai pendiri NU, Gus Yahya menerima laporan adanya penyimpangan di buku madrasah.
ADVERTISEMENT
“Tapi, tiba-tiba ada narasi baru dengan memasukkan cerita baru bahwa ada proses yang berbeda dari yang itu (dialog dengan Kiai), kemudian memasukkan juga tokoh-tokoh baru. Nah ini yang kita anggap menyimpang, ini harus dikoreksi, dan saya kira menjadi kewajiban dari PBNU untuk meluruskan ini,” kata Gus Yahya.
Meski begitu, Gus Yahya tidak membawa buku yang dimaksud. Termasuk mengungkap judul buku yang memuat penyimpangan sejarah NU tersebut.
Sebelumnya, PBNU telah melaksanakan Pleno PBNU 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada 27-28 Juli 2024. Dalam pleno ini, PBNU memutuskan beberapa hal untuk perjalanan PBNU hingga tahun 2027.