PBNU Usul Kategori Haji Bukan Reguler dan Khusus, tapi Berbasis Layanan

Jemaah haji Indonesia menunggu bus untuk kembali ke hotel di Mina, Makkah, Arab Saudi, Selasa (18/6/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Panja Komisi VIII memanggil sejumlah ormas Islam untuk membahas draft RUU No. 78 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Salah satu yang mengemuka, yakni tentang perubahan kategori jemaah haji.

Usulan ini diungkapkan Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex dalam rapat bersama Komisi VIII. Gus Alex mengusulkan kategori jemaah diganti menjadi berbasis layanan.

"Kami mengusulkan kuota jemaah haji berbasis layanan, jadi tidak lagi berbasis reguler atau haji khusus, tapi berbasis layanan sebagaimana Saudi mentransformasikan haji itu basisnya layanan," kata Gus Alex, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

Eks Stafsus Menag itu mengatakan, selama ini pembagian kuota haji di daerah itu berdasarkan proporsi jumlah muslim dan jumlah daftar tunggu. Ke depan, bisa ditambah dengan faktor kemaslahatan.

Gus Alex menilai, sistem antrean dan kategori haji saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bila tidak ada perubahan signifikan, dia menilai, jemaah haji tidak akan bisa dikelola dengan baik ketika Arab Saudi menjalankan Visi 2030 mereka.

"Jika visi 2030 Saudi itu di angka 6 juta jemaah [haji] maka jika suatu saat Indonesia punya kuota signifikan, saya pastikan kita tidak bisa mengelola," ujar dia.

Ketua PBNU Gus Alex. Foto: Kemenag

Saat ini, jumlah jemaah haji secara keseluruhan mencapai 2 juta orang. Indonesia mendapat kuota 221 ribu untuk haji 2025.

Gus Alex mengatakan, sistem berbasis layanan ini juga bisa didukung dengan pola penetapan biaya haji. Dia mengusulkan, penetapan di DPR hanya untuk nilai manfaat saja.

"Jadi platform komposisi nilai manfaat kita tetapkan pagunya. Kalau di situ ditetapkan jika berbasis layanan BIPIH bisa beragam. Tapi nilai manfaat menjadi baku yang ditetapkan dalam BPIH, besaran nilai manfaat berapa. Karena kalau berbasis layanan, BIPIH beragam tapi nilai manfaat tidak bisa berubah karena hak masing-masing jemaah," ucap dia.