PDGI: KKI Harus Diisi Orang Terbaik, Bukan Orang Berkepentingan

Ketua Umum PB PDGI Dr Drg RM Sri Hananto Seno MM SpBM ditemui saat Rakernas di Semarang. Foto: dok. Afiati Tsalitsati/Kumparan

Pengusulan hingga pelantikan 17 nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menimbulkan sejumlah polemik. Mereka yang telah ditetapkan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/8) lalu, dinilai tak sesuai dengan usulan nama yang sebelumnya diajukan oleh pihak organisasi profesi dan asosiasi kedokteran.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Hananto Seno, mengatakan harusnya Menkes Terawan Agus Putranto dapat mempertimbangkan bibit, bebet, hingga bobot dari rentetan nama yang ada. Agar nantinya didapatkan anggota yang dinilai memang berkapasitas menduduki posisi tersebut.

"KKI itu harusnya diisi orang-orang yang terbaik bukan diisi orang-orang berkepentingan, apalagi diusulkan bukan dari Undang-undang Peraturan Pemerintah atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia," ujar Hananto kepada wartawan, Senin (24/8).

Menurut dia, permasalahan muncul karena tidak ada diskusi mendalam yang digelar antara pihak asosiasi dengan pemerintah dalam hal ini Kemenkes. Sehingga Menkes Terawan disebut telah menyalahi wewenangnya dengan mengajukan nama yang bukan berasal dari nama yang telah direkomendasikan sebelumnya.

"Nah ini suatu permasalahan, kalau memungkinkan mari kita diskusi. Nah selama ini tidak dibangun (diskusi itu), jadi seperti itu jadinya," ucap Hananto.

"Kami sudah sampaikan bahwa urutan-urutan penentuan itu betul-betul sangat kita seleksi. Tidak semena-mena. (Seluruh pertimbangan) berkaitan dengan keilmuan, pengetahuan, profesi pendidikan dan lainnya. Kalau itu diajak diskusi tentunya tidak seperti ini (hasilnya)," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo melantik 17 anggota Konsul Kedokteran Indonesia (KKI) 2020-2025, Rabu (19/8). Foto: Youtube/Setpres

Menurut Hananto, pihak asosiasi kedokteran terbuka untuk berdiskusi dengan Kemenkes. Nama calon anggota KKI bisa berasal dari dua belah pihak.

"Sebenarnya kalau tadinya Menkes itu mengkomunikasikan ke kami, kami juga mudah kok untuk diskusi mana orang-orang yang akan diusulkan, kita komunikasikan nanti kita minta sama-sama (nama) dari kita (dan juga) dari Kemenkes," ungkap Hananto.

Agar permasalahan ini tak berlarut dan mempengaruhi proses penanganan pandemi corona, Hananto menyebut pihaknya akan segera bersurat ke istana dan DPR.

Diskusi itu, kata dia, dinilai penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini termasuk menemukan nama yang dinilai cocok dan layak mengisi posisi anggota KKI yang ada.

"Oleh karena itu 7 elemen ini (IDI, PDGI, MKKI, MKKGI, AIPKI, AFDOKGI, ARSPI) membuka diri. Mari berkomunikasi sebaik-baiknya mencari solusi yang terbaik bagaimana KKI ini diisi oleh orang-orang yang kompeten, yang betul-betul memiliki dedikasi untuk mengabdikan negara melalui KKI," kata Hananto.

"Kami sangat berharap presiden mau menerima kami untuk kami menyampaikan apa yang kami yakini benar dari berbagai perundang-undangan, dengan berdialog menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.