PDIP Buka-Bukaan soal Pemecatan Jokowi dan Keluarganya

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Rapat Kerja Daerah khusus PDIP Sulsel, Jumat (27/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

PDIP akhirnya buka-bukan terkait pemecatan Jokowi beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Ketiganya dianggap telah melakukan tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebutkan investigasi pelanggaran yang dilakukan Jokowi beserta keluarganya telah diproses pada Oktober lalu.

Dia pun menyarankan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memecat Jokowi kala itu, tetapi ditolak karena Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Jadi sejak Oktober itu saya sudah lakukan proses investigasi. Kita di sini ada ketua bidang kehormatan. Itu tugas untuk menginventarisir seluruh pelanggaran anggota partai dari Sabang sampai Merauke,” tutur Komarudin kepada wartawan di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

“Nanti kita lihat proses selesai mana yang lebih berat kita serahkan kepada Ibu [Megawati]. Keputusan terakhir ada di ketua umum [Megawati] karena menyangkut pemecatan, tapi Ibu [Megawati] waktu itu sampaikan jangan dulu karena Jokowi ini masih Presiden Republik Indonesia. Kita memberi penghormatan kepada beliau sampai setingkat itu,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato di Kongres V PDIP, di Bali, Kamis (8/8). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Namun karena adanya sikap tidak saling menghargai, Komarudin melanjutkan, akhirnya PDIP memutuskan untuk mengumumkan pemecatan Jokowi beserta keluarganya pada 16 Desember 2024 lalu.

“Tapi karena toh kita menghormati orang kalau orang tidak menghormati kita berarti kan tidak sama, tidak seimbang dong. Tapi karena jalan terus ya terpaksa tanggal 16 Desember. Ibu [Megawati] memerintahkan Komarudin Watubun mengumumkan pemecatan, begitu ceritanya,” ungkap dia.

Keputusan pemecatan terhadap Jokowi tertera dalam surat keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 4 Desember, yang kemudian dibacakan pada 16 Desember di Bali.

Sementara surat pemecatan terhadap Gibran tertuang dalam surat keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Lalu surat pemecatan terhadap Bobby tertuang dalam surat keputusan nomor 1651 /KPTS/DPP/XII/2024.

Kata Jokowi

Sementara itu, Jokowi telah buka suara terkait keputusan DPP PDIP memecatnya sebagai kader PDIP.

Ia pun menghormati keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Ya ndak apa (dipecat PDIP). Saya menghormati itu,” ujar Jokowi usai bertemu dengan Relawan Bara JP di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024).

Terkait pemecatan tersebut, Jokowi tidak mau membela diri sebab keputusannya sudah dibuat.

“Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Biar nanti waktu yang mengujinya,” kata mantan Gubernur Jakarta itu.