PDIP Cerita Isu Larangan Pilih Pemimpin Wanita Saat Megawati Capres 2004
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua DPP PDIP, Hamka Haq menegaskan, partainya siap mensukseskan pemilu 2024 dengan aman, damai, dan tanpa kegaduhan dengan menggunakan politik identitas.
Hal itu menjadi bahasan dalam Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Tahun 2022 dengan tema 'Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama'.
“Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan, akan merumuskan persiapan menghadapi tantangan eksternal dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024. Baik Pemilu Presiden dan Pileg dan Pilkada,” kata Hamka di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (2/9).
Hamka lalu menyinggung isu politik identitas juga sempat menyasar Ketum Megawati Soekarnoputri saat pilpres 2004. Saat itu, muncul larangan memilih pemimpin perempuan, yang sebenarnya, menurut Hamka, dalam agama tak mengenal hal tersebut.
Untuk mengatasi itu, kata dia, PDIP akan merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut. Salah satunya pendekatan agama yang moderat.
“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untuk turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” ucap Hamka.
Menurut Hamka, politik identitas masih sering hingga saat ini. Salah satunya, pernah terjadi di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.
“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, dzalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” ungkap Hamka.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memandang Rakornas dan Mukernas Bamusi ini dianggap penting lantaran di era demokrasi yang kapitalistik ini, banyak yang menggunakan berbagai cara untuk menang termasuk menggunakan politik agama.
“Bagi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecenderungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto.
Dia menuturkan, pihak yang menggunakan politik identitas biasanya orang-orang yang tak memiliki kompeten.
“Orang-orang yang memang tidak punya suatu narasi yang memberikan inspirasi bagi seluruh warga bangsa di dalam mendorong setiap kemajuan,” tukas Hasto.