PDIP Copot Murad Ismail dari Ketua DPD Maluku

9 Mei 2023 14:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Murad Ismail memberi hormat saat bersiap mengikuti pelantikan di Istana Negara. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Murad Ismail memberi hormat saat bersiap mengikuti pelantikan di Istana Negara. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
PDIP memutuskan membebastugaskan Murad Ismail dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Wasekjen PDIP, Sadarestuwati, menegaskan pembebasantugasan Gubernur Maluku itu sebagai Ketua DPD Partai Maluku telah melalui mekanisme organisasi.
ADVERTISEMENT
Dia menuturkan, PDIP telah meminta klarifikasi Murad melalui Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun terkait isu istrinya berpindah partai ke PAN. Namun, saat itu, Murad menujukkan sikap emosional yang tidak terpuji tidak terpuji.
"Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," kata Sadarestuwati dalam keterangannya, Selasa (9/5).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Sri Rahayu menuturkan sikap emosional Murad dilaporkan kepada Ketum Megawati Soekarnoputri. Atas arahan Megawati, kata dia, sangat tegas bahwa seluruh kader wajib menjaga disiplin dan juga mematuhi peraturan partai.
ADVERTISEMENT
"Partai dibangun atas keteguhan dalam ideologi dan disiplin kader. Atas dasar hal tersebut, maka partai mengambil keputusan membebastugaskan Saudara Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan dan menetapkan Saudara Benhur Watubun sebagai Ketua DPD dan Mercy Barends sebagai Sekretaris DPD Partai," kata Sri Rahayu.
Sri Rahayu pun sangat menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga, khususnya istrinya sendiri, daripada kepentingan rakyat.
"Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan, seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. PDI Perjuangan memiliki aturan partai bahwa suami istri tidak boleh berbeda partai," ucapnya.
"Namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional di hadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah," lanjut Sri Rahayu.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Sri Rahayu mengatakan kasus Murad Ismail harus menjadi pembelajaran penting bagi seluruh kader PDIP.
"Apa yang terjadi di Maluku tersebut untuk menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader partai agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalam membela rakyat kecil," katanya.