PDIP Curiga Hak Angket 'Ahokgate' Terkait Persaingan Pilpres 2019

Jokowi dan tamu undangan di HUT PDIP (Foto: Biro Pers Kepresidenan)

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghormati usulan hak angket 'Ahokgate' yang digalang sejumlah fraksi. Namun, fraksi pendukung pemerintah ini mempertanyakan motif di balik usulan hak angket.

Anggota Fraksi PDIP Erico Sotarduga mengatakan pihaknya menduga usulan hak angket terkait Pilpres 2019. PDIP mengimbau fraksi-fraksi di DPR agar tidak melakukan manuver politik terkait Pilpres 2019 dengan mengajukan hak angket.

"Kita akan bicara hal apa yang sebenarnya di balik semua ini. Kalau nanti pertarungan untuk Pilpres 2019 kan masih lama, masih jauh," kata Erico di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2).

PDIP mempertanyakan usulan hak angket ini datangnya dari fraksi yang juga mendukung pemerintah Jokowi-JK. Namun, PDIP, kata Erico, menghormati hak masing-masing fraksi pendukung pemerintah untuk mengajukan hak angket. Hak angket sejauh ini diteken oleh anggota Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

"Hal yang menarik, (hak angket) boleh dikatakan dari partai yang sama-sama kita di pemerintahan. Jadi nanti ini yang akan kita bicarakan dengan mereka," tuturnya.

Erico mengatakan Fraksi PDIP akan segera melakukan lobi serta pendekatan dengan fraksi yang menjadi sekutu karena sama-sama mendukung pemerintah terkait pengajuan hak angket. Ia yakin bahwa hak angket masih bisa dicegah agar tidak dibawa ke rapat paripurna dengan lobi-lobi antar fraksi.

Lobi-lobi dengan fraksi pendukung pemerintah pun, kata dia, akan cair. Apalagi jika dasar hak angket berkaitan dengan mempertanyakan kedudukan Jokowi sebagai presiden.

"Hak angket ini kan tentu belum menjadi sesuatu yang final. Nanti kita akan bicarakan, lobi dan kemudian ini nanti prosesnya kan di paripurna," katanya.

PDIP juga menyebut usulan hak angket 'Ahokgate' sebagai manuver politik pihak-pihak tertentu. Menurut dia, pilkada serentak akan digelar di 101 daerah. Namun, mengapa hanya Pilgub DKI Jakarta yang menjadi sorotan.

"Ini fenomena yang menarik karena Pilkada DKI Jakarta. Padahal ada 101 pilkada di seluruh Indonesia. Apakah ini soal Pilpres yang sudah dimulai saat ini atau tidak, saya tidak tahu," katanya.