PDIP Desak Jokowi Agar Peristiwa Kudatuli Jadi Pelanggaran HAM Berat

Presiden Jokowi memberikan pidato di HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Selasa (10/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

PDIP mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) ke dalam daftar pelanggaran HAM berat.

Kudatuli merupakan peristiwa pengambilalihan secara paksa Kantor DPP PDIP yang dikuasai Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, pada 27 Juli 1996.

"Kita panitia sepakat mendesak Jokowi bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk menjadi dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat," kata Ketua DPP Ribka Tjiptaning dalam acara Diskusi Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7).

Tabur bunga di Kantor DPP PDIP memperingati peristiwa kudatuli. Foto: Dok. PDIP

Sejauh ini, menurut Ribka, Jokowi baru memasukkan 12 peristiwa dalam pelanggaran HAM berat. Di antaranya, peristiwa 1965, penembakan misterius, hingga kerusuhan Mei 1998. Namun, tak ada peristiwa Kudatuli.

"Ini tentang 27 Juli gak masuk pelanggaran HAM berat. Kita akan protes dan berjuang supaya peristiwa 27 Juli masuk," tegasnya.

"Karena itu teman-teman itu yang ribut antara kita Soerjadi, tapi kawan-kawan aktivis itu dikejar di mana-mana. Ada yang kerja dipecat, yang punya usaha ditutup, termasuk praktik saya, semua jadi ada dampaknya 27 Juli itu," ungkap Ribka.

Tabur bunga di Kantor DPP PDIP memperingati peristiwa kudatuli. Foto: Dok. PDIP

PDIP sudah sering mendesak agar Kudatuli dijadikan peristiwa pelanggaran HAM berat. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tak pernah melupakan satu peristiwa yang sangat penting. Ia menyebut kejadian 27 Juli 1996 sebenarnya merupakan suatu rangkaian yang sangat panjang.

"Kita tahu peristiwa 1965 mengubah sejarah kita, dan sampai sekarang sisi gelap 1965 masih saja terjadi. Di mana rakyat Indonesia karena intervensi kekuatan Neo kolonialisme dan imperealisme yang kemudian melengserkan Bung Karno dengan segala cara. Bung Karno yang perjuangannya berhasil membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika dan Amerika Latin menakutkan kaum imperialis karena daya imajinasi dan kepemimpinannya," tuturnya.

"Terlebih ketika Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pembebas bangsa Islam, serta akan memberi hadiah Bom Atom kepada ABRI agar Indonesia semakin berperan penting bagi perdamaian dunia. Apa yang dilakukan Bung Karno menakutkan kemapanan kaum kolonialisme dan imperialisme," lanjut Hasto.

Hasto mengurai rangkaian kisah yang memicu kasus 27 Juli. Saat itu,terjadi intervensi yang dialami PDI. Hasto menyebut, peristiwa 27 Juli terus dituntut agar kebenaran ditegakkan, agar hukum ditegakkan.