PDIP Desak Pimpinan DPR Sikapi Hak Angket: Kita Legislatif Tak Ada Taringnya

Aria Bima saat menghadiri rapat panja Jiwasraya dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 pada Selasa (5/3).

Aria Bima menyoroti pelaksaan Pemilu dan Pilpres 2024 yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena banyak kecurangan. Ia menyoroti masalah ini sudah disinggung oleh kalangan rohaniawan, budayawan hingga cendekiawan.

Aria Bima meminta pimpinan DPR menyikapi wacana hak angket kecurangan Pemilu dengan serius.

"Untuk itu, kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun," kata Aria.

"Supaya Pemilu ke depan, kualitas Pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi, mengoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan," tambah dia.

Rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang ke IV tahun 2023/2024, Selasa (5/3). Foto: Haya Syahira/kumparan

Lebih jauh, Aria Bima menilai anggota legislatif seakan tidak mempunyai taring dalam mengawasi Pemilu 2024. Ia menekankan, kecurangan Pemilu sudah terlihat secara jelas.

Hak angket menjadi wacana yang terus muncul setelah Pemilu 14 Februari 2024. Rencana hak angket bergulir sebagai kegelisahan karena adanya dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu.

Setidaknya ada PDIP, PPP, NasDem, PKS, dan PKB, yang punya peluang untuk mengajukan hak angket. Tapi, sampai saat ini, belum ada satu pun yang menyampaikan usulan itu secara resmi.