PDIP Ditinggal Sendiri di Jakarta: Kemunduran Demokrasi, Ngulang Pilwalkot Solo

19 Agustus 2024 16:56 WIB
·
waktu baca 2 menit
Anggota Komisi VI DPR F-PDIP Deddy Yevri Sitorus. Foto: Dok. Pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi VI DPR F-PDIP Deddy Yevri Sitorus. Foto: Dok. Pribadi
ADVERTISEMENT
PDIP benar-benar ditinggal sendirian di Pilgub Jakarta 2024. Padahal, partai ini memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta. Sedangkan syarat minimal untuk mengusung cagub-cawagub adalah 22 kursi.
ADVERTISEMENT
PDIP dipastikan tidak bisa koalisi karena seluruh partai sudah diborong masuk Koalisi Indonesia Maju atau disebut KIM plus. Artinya, PDIP tidak ikut dalam Pilgub Jakarta.
KIM plus resmi mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Tidak tanggung-tanggung, pasangan ini diusung 12 partai atau mereka didukung 91 kursi DPRD Jakarta.
Rincian parpol pengusung RK-Suswono yang tergabung dalam KIM plus yakni Gerindra, Golkar, PKS, NasDem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Perindo dan PPP.
Jelang acara Deklarasi pasangan RK-Suswono dari KIM Plus di Hotel Sultan, Jakpus, Senin (19/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan Pilkada Jakarta 2024 adalah bukti kemunduran demokrasi. Ia menilai sangat jelas Pilgub Jakarta sudah di-setting sedemikian rupa.
"Pilkada sekarang ini bentuk kemunduran demokrasi karena banyaknya campur tangan terhadap partai-partai politik dengan memanfaatkan kekuasaan dalam menentukan siapa yamg boleh maju atau tidak," kata Deddy kepada wartawan, Senin (19/8).
ADVERTISEMENT
"Jadi yang dikerdilkan itu demokrasi, bukan PDIP," tambah dia.
Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, Pilkada adalah proses demokrasi untuk memunculkan sebanyak mungkin (pasangan) kandidat yang menawarkan perspektif dan program untuk dipilih masyarakat luas.
Paslon 02 Pilwalkot Solo, Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) mendapat dukungan dari mahasiswa se-Solo. Foto: Dok. Istimewa
Pasangan Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo (Bajo) di Pilwalkot Solo. Foto: kumparan

Mengulang Pilwalkot Solo 2020

Khusus kasus Pilgub Jakarta 2024, Deddy menilai hal ini seperti mengulang Pilwalkot 2020.
"Ini praktiknya kan upaya kotak kosong atau pengulangan skenario Pilwali Solo 2020 kemarin," kata Deddy.
Pada Pilwalkot Solo 2020, PDIP kala itu mengusung Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa. Pasangan ini nyaris melawan kotak kosong.
Akan tetapi, dalam dinamikanya, muncul pasangan 'Bajo' yang merupakan tukang jahit atau Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Mereka adalah paslon independen.
Pada akhirnya, Gibran-Teguh melawan Bajo. Hasilnya, Gibran-Teguh menang telak dengan 86,53 persen suara. Sementara Bajo meraih 13,45 persen.
Bacagub DKI, Dharma Pongrekun dan Bacawagub DKI, Kun Wardana Abyoto menyambangi kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (12/5) malam. Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
Sementara di Pilgub Jakarta 2024, RK-Suswono kemungkinan besar akan melawan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, lolosnya Dharma-Kun tidak lepas dari kontroversi karena pencatutan paksa KTP warga Jakarta untuk mendukung mereka.
Dharma Pongrekun sudah buka suara soal kontroversi ini. Ia membantahnya dan mengaku tidak terlibat dalam pengumpulan KTP dukungan warga Jakarta.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (kiri) mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Pengunduran Diri Wali Kota dan Pengusulan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota di Gedung DPRD Solo. Foto: Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO
PDIP tidak ingin ambil pusing soal mereka ditinggal sendirian di Jakarta. Sebab, memang sudah ada aturan syarat minimal jumlah kursi di DPRD.
"Memangnya apa hak kita mempersoalkan, kan memang aturannya adalah jumlah kursi," tutup Deddy.