PDIP DKI Dorong Anggaran Formula E untuk Vaksin COVID: Siswa Bisa PTM Lebih Awal

Tim Velox Pejaten Badan Intelijen Negara (BIN) menyemprotkan cairan disinfektan disela sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru bagi perangkat sekolah dan perwakilan siswa di SMK N 25 Jakarta, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2020). Foto: SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO

Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya dimulai Rabu (7/4) besok. Di tengah rencana PTM ini, Fraksi PDIP DPRD DKI menyoroti anggaran Formula E yang bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan dimulainya proses sekolah tatap muka lagi.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjutak, menilai pengembalian pembayaran Bank Garansi untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta bisa dimanfaatkan untuk pengadaan vaksin corona. Sehingga, pelaksanaan PTM dapat lebih cepat bagi siswa-siswi hingga mahasiswa.

"Menurut Wagub DKI, uang Bank Garansi telah dikembalikan ke Pemprov. Walau tidak pernah jelas disebutkan dalam rapat dengan DPRD maupun dalam APBD 2020 dan 2021. Uang sejumlah Rp 423 miliar tersebut dapat dibelikan vaksin, agar mahasiswa dan siswa dapat belajar tatap muka lebih awal," jelas Gilbert dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Gilbert menjelaskan, biaya pelaksanaan Formula E yang diundur jadi 2022 mendatang, dan diperkirakan menelan biaya Rp 800 miliar, tidak akan memiliki keuntungan yang jelas.

Konferensi Pers Jakarta Formula E-Prix 2020 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Ia berharap Pemprov DKI dapat lebih mengutamakan kepentingan rakyat, ketimbang tetap mengedepankan gengsi dengan menyelenggarakan Formula E.

"Biaya tersebut lebih baik untuk mendukung ketertinggalan pembelajaran selama setahun dengan program ekstrakurikuler, untuk meningkatkan mutu lulusan yang setahun tertinggal," tegas dia.

"Pemprov DKI lebih baik mengutamakan rakyat daripada mengutamakan gengsi perhelatan Formula E," imbuh Gilbert.

Lebih lanjut, Gilbert menyebut setahun lamanya belajar daring akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan bagi anak-anak. Mulai dari kesulitan penyediaan gawai bagi kelompok menengah ke bawah, anak kurang bersosialisasi, hingga anak yang menjadi korban kekerasan orang tuanya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan pembukaan sekolah tatap muka ini juga bergantung pada proses vaksinasi corona yang dilakukan pemerintah.

Presiden Jokowi meninjau proses vaksinasi para guru dan lansia di SMA Negeri 70 Bulungan , Jakarta Selatan, Rabu (24/2). Foto: Agus Suparto/Presidential Palace

"Kondisi ini harusnya lebih cepat diatasi dengan mengalokasikan dana APBD untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi di DKI. Khususnya kepada usia sekolah yang belum menjadi target vaksinasi sesuai jadwal yang ada," tutup Gilbert.

Rencana uji coba PTM di Jakarta berjalan beriringan dengan vaksinasi corona yang terus dilakukan kepada kelompok guru dan tenaga pendidik.

Sebelumnya, Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyebut sudah 183 ribu lebih guru telah mendapatkan vaksinasi. Adapun target vaksinasi tahap I dan tahap II kelompok ini mencapai 3 juta orang.

"Kalau di sini sudah ada tenaga pendidik sementara 183.327 dari target 3 juta," ujar Riza Patria.

Sejauh ini proses pengadaan vaksin hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menerima distribusi vaksin yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Belum ada mekanisme bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan sendiri terhadap vaksin. Skema vaksin mandiri bagi perusahaan juga belum berjalan.