PDIP DKI: Fokus ke Penanganan COVID-19, Bukan Jalur Sepeda

Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Hadirnya jalur sepeda permanen di Jakarta masih terus memunculkan polemik. Teranyar, jalur sepeda permanen diusulkan untuk dibongkar oleh anggota Komisi III DPR RI, dan itu diamini oleh Kapolri.

Melihat itu, Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, menyatakan sejak awal tidak ada pembahasan mengenai jalur sepeda permanen antara Pemprov DKI dengan DPRD. Sehingga, ia melihat pembangunan jalan ini sebagai suatu hal yang sia-sia.

"Sejak awal saya katakan bahwa itu tanpa kajian, dan tidak melalui pembahasan dengan DPRD. Anggaran untuk jalur permanen sepeda itu dari CSR sebesar Rp 28 miliar dan sia-sia," ujar Gilbert saat dihubungi, Jumat (18/6).

Gilbert juga menyinggung adanya perbedaan pemikiran pada era gubernur sekarang dengan gubernur sebelumnya mengenai penggunaan dana CSR.

“Era Gubernur yang lain, CSR bisa bangun rusun, jembatan Semanggi dan lain-lain. Jadi memang beda mindset dengan yang sebelumnya,” ujar Gilbert.

Seorang tenaga kesehatan membuang baju hazmat usai bertugas merawat pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa(15/6/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Dia juga mendukung keputusan Kapolri yang menyetujui pembongkaran jalur sepeda permanen. Menurutnya, harusnya dana CSR digunakan untuk kebutuhan masyarakat saat ini yang sedang dilanda COVID-19.

"Sejak awal itu harusnya digunakan dananya untuk kebutuhan masyarakat banyak, apalagi pengobatan COVID tidak lagi dibantu APBN, sudah dari APBD," kata Gilbert.

Gilbert menyayangkan hal tersebut, karena seharusnya DKI Jakarta fokus ke meningkatnya kasus aktif COVID-19 pasca libur lebaran.

"Fokusnya sejak awal harusnya COVID yang mulai naik setelah libur panjang. Ini malah fokus ke jalur sepeda dan lain-lain. Dengan demikian dana tersebut bisa untuk mendukung petugas COVID, agar lebih ketat pengawasannya," tuturnya.

Rencana pembongkaran jalur sepeda permanen tersebut dinilainya tepat karena sudah dari awal bermasalah dan tidak sesuai dengan keputusan masyarakat.

“Itu keputusan yang baik, dibongkar saja,” jelas Gilbert.

“Hanya sangat disayangkan kalau mengelola ibu kota dengan cara seperti ini. Kecamatan di pedalaman saja ada perencanaan yang baik, menggunakan dana secara baik untuk kepentingan rakyatnya,” pungkasnya.