PDIP DKI Harap Penanganan Banjir di Jakarta Dievaluasi: Masih Belum Maksimal

23 Januari 2022 21:21 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penanganan banjir di Jakarta, Selasa (18/1/2022). Foto: BMKG via Instagram/@aniesbaswedan
zoom-in-whitePerbesar
Penanganan banjir di Jakarta, Selasa (18/1/2022). Foto: BMKG via Instagram/@aniesbaswedan
ADVERTISEMENT
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, menyoroti penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
Dia melihat program penanggulangan banjir yang telah disiapkan tidak berjalan lancar. Terlebih Pemprov tidak melakukan normalisasi sungai dan tanggul rob secara maksimal.
"Program penanggulangan banjir Gubernur Anies gagal total. Kenapa dia tidak fokus terhadap normalisasi kali? Permasalahan banjir ini kan sudah menjadi langganan setiap tahunnya, jika tidak akhir tahun, ya di awal tahun,” kata Hardiyanto dalam keterangannya, Minggu (23/1).
“Jangan pada saat sudah kejadian banjir baru sibuk mikir untuk penanggulangan banjir. Masalah normalisasi kali dan tanggul rob tidak dikerjakan secara maksimal," lanjut pria yang akrab dipanggil Kent ini.
Menurutnya, Anies harus berfokus melakukan normalisasi sungai dan perbaikan saluran air di perkampungan warga, dibandingkan membuat sumur resapan yang dia sebut belum terbukti mengatasi banjir.
ADVERTISEMENT
"Pembangunan saluran air baru atau perbaikan saluran air di wilayah perkampungan warga harus digalakkan lagi, karena realitanya masih banyak perkampungan tidak mempunyai saluran air yang memadai,” katanya.
“Program sumur resapan yang menjadi program unggulan Gubernur Anies nyata-nyata tidak ada manfaatnya dalam menanggulangi banjir. Gubernur Anies harus bertanggung jawab karena ada ratusan miliar uang rakyat yang sudah dipakai dalam program sumur resapan ini," sambung Kent.
Sumur resapan di sepanjang Jalan D.I Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Foto: Haya Syahira/kumparan
Kent juga meminta Anies melakukan komunikasi yang intensif dengan wakil rakyat di DPRD DKI dalam rangka penanganan banjir. Para anggota DPRD dinilai lebih mengetahui keadaan di lapangan karena menjalankan program reses di dapilnya masing-masing.
"Saran atau masukkan yang diberikan anggota DPRD DKI bisa menjadi patokan untuk ditindaklanjuti, karena rata-rata anggota dewan lebih paham kondisi lapangan dan terjun langsung ke masyarakat melalui program reses (serap aspirasi masyarakat),” sebut dia.
Kendaraan melintasi banjir yang menggenangi jalan Bungur Raya, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan banjir awal tahun ini dipicu cuaca ekstrem.
ADVERTISEMENT
"Curah hujan di atas 150 mm adalah kondisi ekstrem. Kapasitas drainase di Jakarta berkisar antara 50-100 mm. Bila terjadi hujan di atas 100 mm per hari, pasti akan terjadi genangan banjir di Jakarta," jelas dia.
Selain itu, jauh sebelum hujan terjadi, Anies sudah mengumpulkan semua unsur penanganan banjir. Mereka diberi panduan dan target dalam penanganan banjir: surut dalam 6 jam dan tidak ada korban.
Itu pula yang dijalankan saat banjir melanda kemarin. Petugas langsung turun ke lapangan untuk penanganan banjir. Pompa dikerahkan, warga dipastikan aman sehingga tidak ada korban.