PDIP DKI Usul Pemprov Terapkan Jalan Satu Arah: Kurangi Kemacetan Jakarta

10 Februari 2023 23:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Politisi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengomentari kemacetan parah yang akhir-akhir ini terjadi di Jakarta.
ADVERTISEMENT
Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah memberlakukan berbagai upaya mulai dari penambahan armada dan rute transportasi umum hingga ganjil genap.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengusulkan beberapa kebijakan untuk mengatasi kemacetan jangka pendek. Salah satunya adalah memberlakukan lajur 1 arah. Sebab menurutnya ERP bukanlah solusi untuk mengatasi kemacetan.
“ERP bukanlah solusi yang menjawab kemacetan. Saya kira beberapa cara seperti jalur satu arah bisa dicoba. kata Gilbert saat dihubungi kumparan, Jumat (10/2).
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto
Gilbert berkaca dari rekayasa lalu lintas yang dilakukan di berbagai titik lokasi wisata di kota Bandung. Ia pun menilai aturan ini memungkinkan untuk diterapkan di Jakarta.
“Beberapa kota seperti Bandung dan Semarang, cukup membantu (mengatasi kemacetan),” tuturnya.
Terkait kemacetan Jakarta, Gilbert ingin Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian yang lebih komprehensif untuk memetakan penyebab kemacetan.
ADVERTISEMENT
“Kondisi beberapa hari ini agak lebih macet dari hari-hari sebelumnya. Apakah ini karena ekonomi yang membaik, atau adanya pekerjaan perbaikan jalan, atau jumlah armada yang berkurang atau dampak kondisi lain perlu dicari,” kata Gilbert.
“Selama penyebab meningkatnya macet beberapa hari ini tidak jelas, maka kita juga akan membuat jawaban atau kebijakan yang salah,” pungkasnya.