PDIP Heran Gibran Niat Mundur tapi Mohon Waktu Buktikan Ijazah di PTUN: Mengulur Waktu Saja
PerbesarKapoksi PDIP di Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, menilai permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha.
Gibran meminta kesempatan itu saat menemui Presiden Prabowo Subianto dan sempat menyatakan niatnya ingin mundur dari jabatan.
Deddy mempertanyakan alasan Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumen tersebut. Menurutnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA).
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (10/11).
“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” lanjutnya.
Atas dasar itu, Deddy menilai langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN tidak masuk akal.
Ia juga mempertanyakan pihak yang akan digugat maupun keputusan yang menjadi objek sengketa dalam proses tersebut.
“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” katanya.
Deddy mengatakan, kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebenarnya telah diberikan sebelumnya.
Menurutnya, hal yang disampaikan Gibran hanya upaya mengulur waktu.
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gibran menemui Prabowo untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
“Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.