PDIP: JK Pengaruhi Penentuan Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira (Foto: Rosa Panggabean/Antara)

Partai koalisi Jokowi hingga kini belum juga menentukan siapa sosok cawapres yang akan mendampingi Jokowi bertarung di Pilpres 2019. Salah satu faktornya adalah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi yang diajukan Perindo terkait syarat pencalonan cawapres.

Menurut Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, faktor JK memang memiliki andil dalam penentuan cawapres Jokowi. Ia mengatakan, apabila tidak ada gugatan ke MK, maka dinamika cawapres akan lebih mudah diputuskan oleh koalisi.

"Ada faktor Jusuf Kalla, kalau seandainya tidak berkaitan dengan Pak JK sebagai Wapres dan kemudian tidak terkendala dengan pembatasan (masa jabatan), maka akan jauh lebih mudah (cawapres) diputuskan dari awal," kata Andreas dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/8).

Menurut Andreas, penentuan figur cawapres memang membuat koalisi Jokowi menjadi sangat dinamis. Karena cawapres Jokowi akan mengubah konfigurasi politik secara signifikan. Sejauh ini, nama JK dan mantan Ketua MK, Mahfud MD menjadi kandidat kuat cawapres Jokowi.

Namun, di luar nama itu, banyak pimpinan parpol koalisi Jokowi yang juga mengincar kursi cawapres. Seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PPP Romahurmuziy. Sehingga membuat waktu penentuan cawapres menjadi sedikit lebih lama karena terus dimatangkan demi kemenangan di pilpres nanti.

“Di faktor cawapres memang saya harus katakan ada faktor pengubah yang bisa mengubah konstetasi. Nah jadi pertimbangannya cukup lama (cawapres diputuskan),” ucapnya.

Jokowi dan Jusuf Kalla. (Foto: presidenri.go.id)

Meski begitu, Andreas yakin koalisi Jokowi akan mendaftarkan pasangan capres-cawapres ke KPU sebelum pendaftaran ditutup pada 10 Agustus 2018.

“Kita bergerak dalam variabel yang tidak pasti, sementara ada kepastian tanggal 10 (Agustus) batas akhir waktu. Tapi 99 persen saya yakin Pak Jokowi akan memutuskan dan mendaftarkan sebelum tanggal 10 atau tanggal 10 (Agustus). Kalau kapan diumumkan, ya kita tunggu,” tutup anggota DPR ini.