PDIP: Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak & Kampanye, Demokrasi RI Kritis

Foto multiple eksposure Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi boleh memihak atau berkampanye di Pilpres 2024. Ia menilai situasi demokrasi di Indonesia kritis karena itu.

"Ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai politik, itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

"Yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi," imbuh dia.

Bahkan, kata Hasto, Universitas Gajah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang dianggapnya keramat yaitu Balairung. Para civitas akademika UGM membuat petisi yang menilai Jokowi menyimpang.

"Ini kami yakini, ini akan diikuti oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat, agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," ujarnya.

Presiden Jokowi memegang printout aturan UU Pemilu yang menyebut bahwa presiden boleh kampanye. Penjelasan Jokowi itu disampaikan di Istana Bogor, Jumat (26/1/2024). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Hasto meminta Presiden menunjukkan sikap teladan. Apalagi menurutnya ada pendukung Ganjar-Mahfud yang mengalami kekerasan oleh oknum aparat.

"Kami mohon-mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladananNYA. Setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya, agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat," ungkapnya.

Baginya, Jokowi sah-sah saja bila ingin memihak ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Namun caranya harus sesuai aturan.

"Mau mendukung Pak Prabowo, Gibran, monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami, kami tidak akan mencari kebenaran. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual," ujarnya.

"Kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi hati nurani. Inilah yang kami harapkan untuk dapat digelorakan dengan sebaik-baiknya," tutupnya.

Penjelasan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi memberikan penjelasan terkait pernyataannya soal boleh memihak dan kampanye di Pilpres. Katanya, yang disampaikan adalah ketentuan sesuai UU.

"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan," kata dia di Istana Kepresidenan, Jumat (26/1).

Kata dia, di UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu, Presiden dan Wapres pun boleh kampanye.

"Ini saya tunjukkin, UU Nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas?" ujarnya.