PDIP: Kita Tidak Antipati, tapi Bela Pemerintah dengan Cara yang Benar
·waktu baca 4 menit
PerbesarWakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima menyebut partainya tidak antipati terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski berada di luar pemerintahan.
Hal itu disampaikannya menyusul pujian dan ucapan terima kasih dari Prabowo atas sikap dan kritik PDIP saat menyampaikan pidato di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).
Menurut Aria, sikap kritis yang ditunjukkan PDIP justru merupakan bentuk membela pemerintah dengan cara yang benar dalam sistem demokrasi.
“PDI Perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI Perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI Perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah,” kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menegaskan, posisi PDIP sebagai mitra strategis pemerintah dijalankan melalui sikap kritis yang argumentatif, konstruktif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Ya, kritisnya sekali lagi kita bela pemerintah dengan cara yang benar. Benar tidak sekehendak PDI Perjuangan. Benar dalam konteks Pancasila, konstitusi, dan kebebasan pada rakyat. Kalau PDI lebih pada wong cilik misalnya gitu. Ini garis-garis di dalam kita mengkritisi pemerintah,” ujarnya.
Aria mengatakan fungsi kritik dalam demokrasi tidak boleh dipahami sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Menurut dia, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance.
“Nah, kalau fungsi kontrol atau fungsi kritis, kritis itu argumentatif, kritis itu konstruktif, kritis itu tidak apriori, tidak nyinyir, tetapi bagaimana kritis ini adalah memberikan persandingan-persandingan kebijakan terutama kepada publik supaya mereka cerdas, ada sesuatu yang memang beda. Supaya rakyat tahu, yang dihindari adalah tidak kritis, tapi apriori. Tidak kritis tapi cenderung berpikir destruktif,” tuturnya.
Ia menilai semangat reformasi 1998 telah mengubah sistem kekuasaan yang sebelumnya sentralistik dan otoritarian menjadi lebih demokratis melalui penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.
“Jadi saya melihat bahwa marwah daripada reformasi itu adalah kekuasaan yang bagaimana tidak menjadi otoritarian seperti zaman Orde Baru. Salah satunya adalah bagaimana fungsi DPR sebagai check and balance atau sebagai kontrol pemerintah terutama di luar legislasi dan anggaran itu adalah suatu hal yang penting yang membedakan sebelum reformasi dan sudah reformasi,” katanya.
Menurut Aria, kritik yang disampaikan PDIP kepada pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga jalannya pemerintahan tetap sesuai konstitusi, ideologi negara, dan kepentingan rakyat.
“Nah, yang disampaikan Pak Prabowo tadi sebenarnya marwah PDI Perjuangan adalah kata lain kritis di dalam konteks check and balances itu juga membela pemerintah. Tetapi dengan cara yang benar,” ujar Aria.
“Ya, menurut sumpah yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Kita akan membela pemerintah dengan cara yang benar, benar menurut konstitusi, benar menurut ideologi, dan tadi, benar menurut oleh siapa, untuk kepentingan siapa, yaitu rakyat, gitu kan. Jadi, tiga hal inilah penting untuk menjadikan cara pandang kita ini mengkritisi pemerintah,” sambungnya.
Aria juga menyebut keberadaan partai di luar pemerintahan penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan memberikan alternatif pandangan kepada publik.
“Apa pun parlemen ini butuh kekuatan kritis yang eksis. Mungkin partai pemerintah bisa cukup kuat supaya jalannya pemerintahan ini stabil. Partai yang di luar pemerintah mampu memberikan kritis yang eksis, kritis yang benar-benar membunyikan suara-suara alternatif atau pikiran-pikiran alternatif yang dianggap perlu untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memaknai posisi partainya saat ini sebagai mitra strategis pemerintah.
“Dulu kan kata oposisi, kemudian yang kali ini kan Ibu Mega kan memaknai sebagai mitra strategis. Strategisnya apa? Ya, strategisnya adalah bagaimana komitmen wujud tetap kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategisnya apa? Ya mewujudkan teknokratik Pancasila yang adil, bersatu, dan demokratis gitu kan,” ucap Aria.
“Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif, pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi, dan Pancasila,” lanjut dia.
Sebelumnya, dalam pidatonya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang memilih tetap berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku kerap menerima kritik dari anggota Fraksi PDIP yang menurutnya menjadi bahan refleksi dalam menjalankan pemerintahan.
“Setiap pemimpin harus mau dikritik, diawasi, kadang sebelum tidur pilu hati saya, ini anggota PDIP ini kadang kritikan keras banget, tapi saya sadar, sebetulnya mungkin ada dasarnya,” kata Prabowo.
Ia juga menekankan bahwa kritik tidak selalu bersifat negatif, melainkan bisa menjadi bentuk peringatan yang justru membantu pemerintah agar tetap berada di jalur yang tepat.
“Ada pepatah, kalau orang memperingatkan kita, kita tidak suka, tapi dia sebetulnya menyelamatkan kita,” ujarnya.