PDIP Kokoh Ingin Pemilu Tertutup: Partai Suka Bajak Kader Orang Pasti Menolak

6 Maret 2023 18:08 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela syukuran selesainya pembangunan kantor baru DPD PDIP di Kota Makassar, Senin (6/3/2023). Foto: PDIP
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela syukuran selesainya pembangunan kantor baru DPD PDIP di Kota Makassar, Senin (6/3/2023). Foto: PDIP
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyinggung masalah sistem Pemilu yang cocok diterapkan di Indonesia. Hasto mengatakan, PDIP tetap kokoh ingin pemilu menggunakan sistem tertutup.
ADVERTISEMENT
Hasto menegaskan, PDIP konsisten dengan sikap mendukung sistem proporsional tertutup demi menjaga marwah partai politik dalam proses Pemilu di Indonesia.
Menurutnya, dengan sistem proporsional tertutup, partai politik memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa.
"Proses kaderisasi di internal partai adalah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan," kata Hasto menjawab awak media di Makassar, Senin (6/3).
Hasto memastikan, PDIP mendorong sistem proporsional tertutup demi kepentingan bangsa dan negara. PDIP ingin parpol memastikan dan mempersiapkan para anggota legislatif yang punya tugas besar dalam fungsi legislasi, anggaran, dan representasi dengan benar.
PDIP ingin seluruh anggota dewan mempunyai komitmen menyelesaikan masalah rakyat melalui keputusan politik. Termasuk membangun desain masa depan bangsa Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Bagaimana (kualitas) anggota dewan kalau basisnya hanya popularitas? Kalau ke mana-mana modalnya hanya membawa kamera kemudian mengabadikan kegiatannya, tapi melupakan substansinya. Sehingga politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara," ungkap Hasto.
Hasto lantas memberikan contoh fenomena berebut popularitas figur. Ketika terjadi bencana, kebanyakan pejabat datang hanya untuk menunjukkan bahwa dia telah berbuat.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kiri) memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (31/1/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto
Namun sebenarnya, Hasto mengatakan, mereka tidak mencari akar persoalan dan mencegah dengan mengedepankan mitigasi bencana dan lain sebagainya agar bencana serupa tidak teulang.
"Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara kita (proporsional tertutup-Red) gotong royong," jelas Hasto.
Hasto memaparkan, pada akhirnya sistem terbuka hanya akan mendorong nepotisme semakin marak. Partai hanya fokus mendapatkan kursi lalu mencalonkan keluarga pejabat.
ADVERTISEMENT
Dengan sistem terbuka, hanya mereka yang popupler yang akan terpilih. Pada akhirnya, partai melupakan tanggung jawab merek dalam proses kaderisasi di internal partainya.
"Itulah yang disikapi sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban," kata Hasto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela syukuran selesainya pembangunan kantor baru DPD PDIP di Kota Makassar, Senin (6/3/2023). Foto: PDIP

Hasto Singgung Ada Partai Suka Membajak Kader Parpol Lain

Hasto juga menyinggung ada parpol yang sukanya bajak membajak kader dari partai lain. Ia mengatakan, partai yang suka membajak kader lain ini tidak akan setuju dengan proporsional tertutup.
"Sehingga mari kita kembalikan kepada marwah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan," kata Hasto.
Lebih jauh, Hasto tak menampik pemilu proporsional tertutup memiliki kelemahan yakni terkait adanya keputusan elitis di mana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.
ADVERTISEMENT
"Soal ini ya partai harus bertanggung jawab, kenapa menempatkan kader-kadernya di peringkat satu, dua dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik," kata Hasto.
Hasto meyakini, hakim Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang tepat terkait gugatan sistem Pemilu.
PDIP percaya, hakim MK dalam mengambil keputusan akan independen, merdeka dan tidak masuk dalam kepentingan praktis.