PDIP: Komentar Anies soal Datangnya Air dari Selatan DKI Kurang Bijak

Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya berakibat banjir sejak Rabu (1/1). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya merupakan cermin rusaknya tata kelola lingkungan yang ada.
"Banjir di Ibu Kota negara cermin rusaknya tata kelola lingkungan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/2).
Hasto mengatakan upaya pencegahan dan pengendalian banjir yang dilakukan di suatu daerah, dapat menjadi tolak ukur kualitas kepemimpinan daerah. Ia mengatakan, permasalahan banjir seharusnya bisa ditangani dengan kepemimpinan dan manajemen yang baik.
"Apa yang terjadi di Jakarta tidak bisa diatasi dengan membagi nasi bungkus ketika banjir. Banjir di Jakarta tidak bisa juga dibelokkan akar persoalannya dengan menyalahkan hulu sungai. Banjir merupakan persoalan kepemimpinan dan manajemen," jelasnya.
"Pernyataan selebar apapun sungai di Jakarta, selama air dari selatan dibiarkan bebas mengalir ke daerah pesisir termasuk Jakarta, bukanlah pernyataan yang bijak, dan cenderung cuci tangan," sambungnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimujono soal normalisasi. Anies menilai penanganan banjir tak harus dengan normalisasi sungai.
“Selama air dibiarkan dari kawasan Selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” ujar Anies beberapa waktu lalu.
Hasto lantas mencontohkan kepemimpinan Jokowi hingga Djarot Syaiful Hidayat selama menjadi gubernur DKI Jakarta dan Walikot Surabaya Tri Rismaharini hingga Walkot Semarang Handrar Prihadi.
"Kota Surabaya dan bahkan Kota Semarang secara topografis tidak jauh beda dengan Jakarta juga menghadapi ancaman karena menaiknya muka air laut. Demikian halnya Kota Surabaya tidak kalah kompleks," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/2).
Hasto mengatakan sebenarnya banjir dapat diatasi melalui program pencegehan banjir yang fokus dan pemahaman lapangan. Ia menyebut Kota Surabaya dan Semarang telah berhasil melaksanakan program tersebut.
"Melalui program komprehensif, terarah, fokus, dan pemimpinnya memahami persoalan lapangan, maka direction yang diberikan sangat jelas pencegahan banjir. Kedua kota besar tersebut terbukti efektif mengendalikan dan mencegah banjir," kata dia.
Hasto menuturkan pihaknya, telah memberikan bantuan melalui badan penanggulangan bencana partai dengan mendirikan dapur umum.
Selain itu, dalam Rakernas PDIP tanggal 10-12 Januari, pihaknya juga akan membahas permasalahan banjir sehingga melahirkan kebijakan yang dapat dijalankan seluruh kepala daerah dari partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri.
"Partai hadir dengan seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Ribka Ciptaning, Sadar Restu, Max Rulland dan Adi Wijaya memimpin langsung program kemanusiaan tersebut. Kemampuan salah satu dapur umum di DPD PDI Perjuangan DKI bisa memberikan makanan sehat dan bergizi minimum 3.500 nasi kotak per hari. Aksi kemanusiaan ini untuk rakyat kecil tanpa membedakan pilihan politiknya," pungkasnya.

