Menteri Basuki: Naturalisasi atau Normalisasi, Yang Penting Dikerjakan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus bersama Menteri PUPR Basuki meninjau banjir, Rabu (1/1/2020). Foto: Dok. Istimewa

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani banjir di Ibu Kota. Salah satunya melalui upaya normalisasi.

Apalagi, dari laporan yang diterimanya, normalisasi di Jakarta baru mencapai 16 km dari total target 33 km. Basuki tidak mempersoalkan jika langkah yang diinginkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah naturalisasi.

Namun, untuk saat ini yang wajib dilakukan adalah pelebaran sungai Ciliwung.

"Sama saja, enggak ada pro kontra. Mau naturalisasi, dengerin Pak Nirwana Yoga dan Pak Yayat Supriana (pengamat tata kota), mau naturalisasi atau normalisasi, pasti butuh melebarkan sungainya," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Selain itu, Basuki menekankan, baik naturalisasi atau normalisasi, yang terpenting, Pemprov DKI melakukan langkah pengendalian banjir dengan maksimal.

"Yang penting itu, buat saya, mau naturalisasi, mau normalisasi, dikerjakan gitu. Jangan enggak dikerjakan," lanjutnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Basuki soal normalisasi. Anies menilai penanganan banjir tak harus dengan normalisasi sungai.

Basuki Hadimuljono hadir di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/10/2019). Foto: Kevin S Kurnianto/kumparan

“Selama air dibiarkan dari kawasan Selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” ujar Anies beberapa waktu lalu.

Anies memberi contoh normalisasi Sungai Ciliwung yang terbukti tidak berpengaruh terhadap banjir. Terbukti saat Maret lalu, ketika muka air bendungan Katulampa tinggi dan menyebabkan banjir kiriman ke Jakarta.

“Kita sudah menyaksikan bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem,” kata Anies.

“Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir,” tambahnya.

Diketahui, normalisasi sungai adalah proses pembuatan beton pada sisi sungai. Sementara itu, program naturalisasi Sungai Ciliwung tertuang dalam Pergub DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Naturalisasi merupakan cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir dan konservasi.