PDIP Kritik Pembentukan Kantor Komunikasi Presiden: Bisa Ada Konflik dengan KSP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Steering Committee (SC) Rakernas V PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah) menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan Rakernas IV PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Presiden Jokowi resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden pada reshuffle kabinet hari ini, Senin (19/8). Kepala Kantor Komunikasi Presiden adalah badan baru yang dibentuk Jokowi.

Pembentukan dan pemilihan pejabat untuk badan baru tersebut pun menuai kritik dari PDIP.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, mengatakan pembentukan Kepala Kantor Komunikasi Presiden berpotensi tumpang tindih dengan KSP.

"Coba sekarang bayangkan. Dibentuk satu badan baru, badan Kantor Komunikasi Presiden. Ditunjuklah kepala badannya. Tapi, juga ada Kantor Staf Kepresidenan, dan ada Deputi yang juga bertugas mengurusi masalah komunikasi presiden," kata Djarot kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

"Ini bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang menjadi juru bicara presiden? Ini juga bisa ada konflik. Kami melihatnya seperti itu," jelas dia.

PDIP juga menduga adanya kepentingan Jokowi untuk mengakomodir kekuasaannya dan mengontrol pemerintahan berikutnya lewat reshuffle ini.

Adapun salah satu kader PDIP juga terdampak pada reshuffle kali ini. Dia adalah Yasonna Laoly yang dicopot dari kursi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Posisinya digantikan oleh politikus Gerindra Supratman Andi Agtas.

"Bahwa [reshuffle] ini kalau kami melihatnya bukan untuk membangun efektivitas pemerintahan, tapi lebih banyak untuk mengkonsolidasi kekuasaan Pak Jokowi dalam rangka mengontrol pemerintahan yang akan datang," ucap Djarot.

Meskipun salah satu kadernya dicopot dari kursi menteri, PDIP menegaskan komitmennya dalam membantu pemerintahan Jokowi hingga di akhir periode.

Konferensi pers DPP PDIP terkait isu terkini terkait reshuffle kabinet dan Pilkada Jakarta, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan.

Saat ini, masih ada 5 menteri di kabinet Jokowi yang tersisa usai pencopotan Yasonna.

Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga.

"PDIP itu komitmen, kita mendukung pemerintahan itu sampai dengan selesai. Kecuali Beliau diberhentikan, dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi, dan diganti yang baru," pungkas Djarot.