PDIP: Megawati Akan Kerja Sama dengan Prabowo, tapi Tak Kirim Kader ke Kabinet

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat perayaan HUT ke 52 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Youtube/PDI Perjuangan

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri akan tetap membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun tak mengirimkan kadernya ke dalam kabinet.

Menurut Basarah, keputusan Megawati tak mengirimkan kadernya ke dalam kabinet bukan berarti PDIP adalah oposisi. Alasannya, Mega percaya akan prinsip gotong royong.

“Ibu Megawati mengatakan dalam filosofi negara Pancasila esensinya itu adalah gotong royong sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong,” ujarnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat (10/1).

“Oleh karena itu Ibu Megawati mengatakan PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto,” sambungnya.

Megawati dan Prabowo bertemu sambil bersantap bersama, Juli 2019. Foto: Dok. Istimewa

Katanya, posisi PDIP di luar pemerintahan kali ini akan berbeda dengan posisi mereka saat presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa dua periode.

“Lalu Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 (2004) sampai 2014,” sambungnya.

Selain prinsip gotong royong, histori persahabatan Mega-Prabowo menjadi salah satu alasan PDIP tidak menjadi oposisi.

“Oleh karena itu persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa,” jelas Basarah.

Basarah pun menjelaskan bahwa kontribusi PDIP di pemerintahan Prabowo adalah lewat pengawasan di kursi parlemen.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Ganjar Pranowo, Jakarta, Selasa (5/9/2023). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

“Salah satu wewenang yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi termasuk dari fraksi PDI Perjuangan adalah fungsi pengawasan,” ucapnya.

“Dalam konteks fungsi pengawasan itulah PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden Prabowo Subianto,” sambungnya.

Jadi, kader-kader PDIP di parlemen dapat mengawasi para menteri dan kepala lembaga lainnya dalam rapat-rapat di DPR. Dengan begitu, seluruh pembantu presiden bisa menjalankan janji Prabowo sebaik-baiknya.

“Ada banyak menteri di dalamnya yang akan diawasi dalam rapat-rapat kerja di komisi-komisi di DPR,” ucap Basarah.

“Dalam konteks itulah kontribusi itu diberikan PDI Perjuangan kepada Presiden Prabowo agar seluruh kementerian, pejabat-pejabat, lembaga negara non-kementerian yang ada di bawah kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, betul-betul dapat menghikmati apa yang menjadi janji politik Pak Prabowo,” sambungnya.