PDIP: Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Akmil

Jubir PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy menggelar konferensi pers di DPP PDIP, Selasa (25/2/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Juru bicara PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan tidak pernah ada larangan untuk kepala daerah PDIP menghadiri retreat di Akmil, Jawa Tengah.

Basarah merujuk pada instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025.

Dalam surat tersebut, ada 2 instruksi dari Megawati untuk para kepala daerah yang berasal dari PDIP. Surat itu, kata Basarah, keluar pada 20 Februari 2025, sebelum retreat dimulai.

"Pertama, instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu dalam instruksi tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang," kata Basarah saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2).

Surat Megawati bertanggal 20/2/2025 meminta kadernya menunda ikut retreat kepala daerah yang diadakan pemerintahan Prabowo di Magelang Foto: Instagram/@adian_napitupulu

Basarah menegaskan dalam instruksi itu tidak ada larangan untuk kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah menghadiri retreat yang digelar oleh Kemendagri tersebut.

"Saya ulangi dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retreat yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia," ujarnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat retreat kepala daerah di Akmil, Magelang. Foto: Instagram/@khofifah.ip

Basarah menjelaskan Megawati ingin para kepala daerahnya langsung bekerja usai dilantik Presiden Prabowo. Megawati ingin kadernya bekerja untuk rakyat.

"Ketua umum PDI perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan," kata Basarah.

"Dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program yang di antaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan," ujarnya.

Adapun isi instruksi Megawati yang tertuang dalam surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025, sebagai berikut: